Kitakini.news -Presiden terpilih
Prabowo Subianto berencana membentuk
Badan Penerimaan Negara yang akan mengelola seluruh penerimaan negara. Badan ini akan menjadi gabungan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), yang saat ini masih berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Burhanuddin Abdullah, Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo, mengungkapkan bahwa proses pembentukan badan ini akan dimulai pada Januari 2025. "Yang pertama akan diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara. Mudah-mudahan, insya Allah akan ada menteri penerimaan negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP, sehingga terpisah dari Kementerian Keuangan," ujar Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025, pada Rabu (25/9/2024).
Burhanuddin juga menekankan bahwa perubahan kelembagaan diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan strategis. Menurutnya, political will saja tidak cukup tanpa kapasitas yang memadai. "Jadi political will melulu nggak bisa, harus ada capacity to implement. Karena itu perlu ada perubahan kelembagaan," jelasnya.
Selain pembentukan Badan Penerimaan Negara, Prabowo Subianto juga direncanakan akan melakukan transformasi di Kementerian BUMN. Burhanuddin menyebutkan bahwa transformasi ini penting untuk meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.
"BUMN kita ini nilainya hampir US$ 1 triliun, sekitar 60% dari PDB kita. Namun kontribusinya harus diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga perlu ada transformasi kelembagaan, bisnis, budaya, dan manajemen," tegas Burhanuddin.
Rangkaian transformasi ini diperkirakan akan mulai berjalan pada Januari 2025, bersamaan dengan awal masa pemerintahan Prabowo Subianto.