Kitakini.news -Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Tim Advokasi Kaum Miskin Kota (ATAKMK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara, Jalan HM Yamin, Medan, Rabu (10/12/2025). Massa mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Polda Sumut menyelidiki dugaan suap yang melibatkan Kepala PT KAI Divre I Sumut, Sofan Hidayah.
Koordinator aksi ATAKMK, Surya Dermawan Nasution, mengatakan dugaan suap tersebut muncul setelah PT KAI Divre I Sumut berencana menggusur pelaku UMKM di Jalan HM Said untuk memberikan prioritas kepada seorang pengusaha yang membuka lapangan padel di lokasi yang berdekatan.
"UMKM itu menyewa lahan secara resmi dari PT KAI Divre I Sumut. Namun kami menduga, rencana penggusuran dilakukan demi memperluas area pendukung lapangan padel yang berada tepat di depan usaha mereka," ujar Surya, yang juga aktivis GMNI Kota Medan, kepada wartawan usai aksi.
Menurut Surya, pelaku UMKM yang mengelola Warung Bundo telah mengantongi kontrak sewa lahan selama lima tahun, sejak 2022 hingga 2027. Namun, belakangan pihak PT KAI Divre I Sumut beberapa kali mendatangi pemilik warung untuk menyampaikan rencana pemutusan sewa.
"Padahal, aturan sewa aset PT KAI sangat jelas: pemutusan kontrak hanya dapat dilakukan jika lahan diperlukan untuk kepentingan negara atau kepentingan operasional PT KAI. Tetapi di lapangan, justru terlihat ada kepentingan pihak swasta," tegas Surya.
Ia juga menilai tindakan Kepala PT KAI Divre I Sumut mencurigakan dan terkesan lebih memihak kepada pengusaha padel.
"Siapa sebenarnya pengusaha padel ini? Mengapa Kepala Divre begitu tunduk dan seolah menjadi kepanjangan tangan pengusaha tersebut?" katanya.
Mess HM Said I peninggalan Belanda yang diakuisisi oleh PT KAI kini sudah rata dengan tanah
Surya menambahkan bahwa dua bangunan tua peninggalan Belanda yang masih kokoh dan merupakan aset PT KAI turut diratakan dengan tanah. Bangunan tersebut berada tepat di belakang UMKM Warung Bundo dan diduga dihancurkan untuk perluasan area parkir lapangan padel.
Mess HM Said peninggalan Belanda yang diakuisisi oleh PT KAI kini sudah rata dengan tanah
"Atas berbagai kejanggalan ini, kami meminta Direktur Utama PT KAI dan Kepala BP BUMN untuk segera memberhentikan Sofan Hidayah dari jabatannya. Tindakan ini penting agar publik melihat bahwa negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berpihak kepada rakyat kecil. Jangan biarkan tindakan oknum merusak citra Presiden," pungkas Surya.