Kitakini.news -KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Baskami Gintingmengatakan satu diantara pra-syarat utama, investasi akan beramai-ramai masukke Indonesia, bila para pejabat maupun aparatur pemerintahnya menghindaripotensi korupsi disegala lini.
Haltersebut disampaikan Baskami pada acara rapat koordinasi daerah yang diselenggarakandi Aula Rajainal Siregar, Kamis (26/10/2023).
Padakegiatan bertema 'Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dalam Rangka PenyelamatanKeuangan Negara/ Daerah' itu, Baskami menekankan pentingnya pemahaman dariseluruh penyelenggara pemerintah terkait potensi-potensi korupsi.
"Sehinggakita memahami dan ke depan terwujud birokrasi yang kuat, tidak korupsi, tidakada penyelewengan. Bila ini mampu diwujudkan maka para investor akan nyamanmelakukan investasi di Sumut ini," tuturnya.
Politisisenior PDI Perjuangan itu juga mengapresiasi atas pendampingan yang dilakukanKPK untuk terus mengawal roda pemerintahan agar bersih dari tindak pidanakorupsi.
"Kitaberharap kegiatan rakor ini dilanjutkan secara berkelanjutan dan kitaberkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai koridor yang ada," tambahnya.
Pantauanlapangan, hadir pada acara tersebut, Penjabat Gubsu Hasanuddin. Wakil KetuaKPK, Nurul Ghufron. Juga hadir 33 Walikota dan Bupati se-Sumut beserta pimpinanDPRD Kabupaten/Kota.
Senadadengan Baskami, Pj Gubsu Hasanuddin menyampaikan apresiasinya atas inisiasi KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi daerah tersebut.
Baskamimenjelaskan, Pemprovsu memiliki indikator khusus dalam mewujudkan Good Governance. "Seperti sistempemerintah berbasis elektronik, literasi, pengentasan kemiskinan, penurunanpengangguran, penyalahgunaan narkoba, pengendalian inflasi," tambahnya.
Sementaraitu, Pj Gubernur Sumut Hasanuddin menilai hal tersebut dapat dicapai melaluitata kelola pemerintahan yang baik.
"Mulaidari sertifikasi tanah, optimalisasi PAD, penertiban mineral bukan logam bukanbatuan, penertiban keramba jaring apung, pemanfaatan ruang di Danau Toba yangdimonitor langsung oleh KPK RI," ucapnya.
Dalampemaparannya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menekankan pentingnya koordinasiantar unsur organisasi perangkat daerah dalam penyelamatan aset dan keuangandaerah.
"Untikmembatasi tindakan korupsi maka harus ada kepastian pada regulasi yangmelahirkan kewenangan sampai kepada tata kelola," ujarnya.
Ghufronjuga meminta para pejabat untuk tidak memakai uang negara kepada kepentinganindividu, maupun golongan. "Agar uang negara dijalankan untuk kepentinganbersama, harus dikelola secara adil," tambahnya.
KPK,lanjut Ghufron bertugas mengingatkan dalam rangka pencegahan tindak pidanakorupsi."KPKini meminta kepada Bapak Ibu untuk menjaga kehormayan dan marwahnya. Tidakboleh melakukan korupsi karena itu hanya menjatuhkan kehormatan kita. Ya,sekali lagi KPK itu hanya memfasilitasi, polisi dan jaksa menjaga,"jelasnya.
Masihkata Gufron, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk menghindari sama sekaliperilaku koruptif."Banyakdaerah,saya berdoa di Sumut tidak terjadi. Pendapatan daerahnya, pajaknyamenurun tapi harta penyelenggara negaranya meningkat," ungkapnya.
Lebihlanjut Ghufron mengatakan, dari sisi pelayanan publik agar tidak ada potensikorupsi, maka pemerintah daerah harus memiliki empat unsur."Yaitukesiapan, kejelasan, akuntabilitas dan transparansi. Semua ini harusdijalankan," pungkasnya.
Redaksi