Kitakininews.co.id -MEDAN : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan memperkenalkan inovasi QRESTO (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) sebagai terobosan digital untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sekaligus menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus menaikkan tarif pajak.
Inovasi yang memungkinkan pemisahan komponen pajak secara otomatis saat transaksi berlangsung tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Forum Digital Bapenda Se-Indonesia 2026 di Hotel Grand City Hall, Medan, Kamis (29/10/2026).
Forum yang dihadiri para kepala Bapenda dari berbagai daerah di Indonesia itu dibuka langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.
Dalam arahannya, Rico Waas menegaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah seharusnya ditempuh melalui pembenahan sistem, penguatan pengawasan, dan pemanfaatan teknologi, bukan dengan menambah beban masyarakat melalui kenaikan tarif.
Menurut Rico, masih terdapat potensi pajak daerah yang belum tergali secara optimal, terutama dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman.
Ia mencontohkan sebuah restoran yang ramai dikunjungi pelanggan, tetapi memiliki setoran pajak bulanan relatif kecil. Setelah Bapenda melakukan pengawasan langsung selama satu minggu, ditemukan potensi penerimaan pajak yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang sebelumnya dilaporkan.
Kondisi tersebut, menurutnya, memperlihatkan perlunya sistem pengawasan yang mampu mencatat transaksi secara lebih akurat agar penerimaan pajak daerah sesuai dengan aktivitas usaha yang sebenarnya.
Salah satu persoalan dalam pengelolaan pajak secara konvensional adalah adanya jeda antara transaksi konsumen, pelaporan omzet, dan penyetoran pajak. Rentang waktu tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara nilai transaksi dan penerimaan yang tercatat.
Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah Kota Medan melalui Bapenda berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan Bank Sumut mengembangkan QRESTO sebagai inovasi pembayaran digital berbasis mekanisme pemisahan pembayaran atau split payment.
Melalui sistem tersebut, komponen pajak dalam transaksi konsumen dapat dipisahkan secara otomatis dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) secara real time.
Mekanisme ini dirancang untuk memperpendek proses penyetoran pajak sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penerimaan daerah.
Rico mengungkapkan bahwa Sushi Tei menjadi salah satu pelaku usaha yang bersedia menjadi pelopor dalam penerapan QRESTO di Kota Medan.
Keterlibatan pelaku usaha tersebut diharapkan membuka jalan bagi penerapan sistem serupa secara lebih luas, khususnya pada sektor usaha makanan dan minuman yang menjadi salah satu sumber penerimaan PBJT.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian dalam laporannya menjelaskan bahwa Forum Digital Bapenda Se-Indonesia 2026 diselenggarakan sebagai wadah penguatan kerja sama dan pertukaran pengalaman antardaerah dalam mengembangkan tata kelola pendapatan berbasis teknologi.
Menurut Agha, forum tersebut juga bertujuan memperkuat sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mempercepat pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Ia menyampaikan, salah satu agenda penting forum adalah mendorong terbentuknya regulasi berskala nasional yang mendukung pemanfaatan QRIS dalam sistem pembayaran digital untuk mengoptimalkan penerimaan PBJT.