Kitakini.news– Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menjelaskan, impor beras yang diharapkan untuk memenuhi stok Cadangan BerasPemerintah (CPB) sebanyak 500 ribu ton yang berasal dari impor dinilai takmasuk akal saat produksi panen beras petani lokal yang surplus, bahkan bisamencapai 1,7 ton.
Tak hanya itu, Slamet juga menolaktegas kebijakan Pemerintah pusat yang gencar mengimpor beras, terutama saatmasa panen di Februari hingga Maret 2024.
“Persoalan impor beras ini terjadidikarenakan lemahnya tata kelola beras nasional, yang disebabkan saat musimpanen raya pada Februari hingga April 2024 mendatang, penyerapan Badan UrusanLogistik (Bulog) yang mendapatkan penugasan pemerintah untuk mengisi CBP sangatrendah, yakni hanya berkisar 233.240 ton. Sedangkan, produksi beras petani daribulan Februari-April tahun 2022 mencapai 12,82 juta ton. Artinya, produksidalam negeri seharusnya cukup untuk pemenuhan CBP,” beber Slamet di Jakartaseperti dilansir dari laman resmi dpr.go.id, Kamis (12/1/2023).
Slamet menegaskan, jika kebijakan impor beras tetapdilaksanakan, maka akan semakin menyengsarakan petani lokal Indonesia.
“Impor ini akan merugikan petani dalam negeri. Kami desak pemerintahmelalui Perum Bulog memaksimalkan penyerapan beras dari petani (lokal) untukkebutuhan CBP dengan harga yang layak khususnya pada panen raya. Sehingga,tidak ada alasan lagi kekurangan stok di akhir tahun,” imbuhnya.
Disisi lain, lanjut Slamet, dirinya juga sangatmenyayangkan sikap pemerintah yang belum maksimal mengendalikan harga berasyang masih melambung tinggi di Indonesia.
Diketahui, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan(PIHP) per Jumat (6/1/2023), komoditas beras merangkak naik dengan rata-rata12.700 per kg, yang sebelumnya rata-rata senilai Rp12.650 per kg.
“Mengenai kondisi harga beras yang tinggi, padahal sudahdilakukan impor beras, maka pemerintah harus berani mengaudit stok gudang diperusahaan-perusahaan beras untuk mencegah terjadinya penimbunan yangmempengaruhi harga beras nasional,” pungkasnya.
Redaksi