Kitakini.news - Dalam konteks politik lokal, tidak sedikit kepala daerah yang menang menggunakan dukungan dari kalangan pertambangan, perkebunan sawit dan jasa konstruksi. Sehingga ada kaitan erat antara politisi dan sektor-sektor usaha tersebut.
Pernyataan ini diungkap Kepala Kanwil I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ridho Pamungkas dalam sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999 di Kabupaten Batu Bara, Rabu (21/8/2024).
"Ketika sebuah sektor perekonomian berkaitan dengan sensitifitas terhadap perizinan maka di sini terbuka celah persaingan usaha tidak sehat," ucapnya.
Jika penguasa dan pengusaha dikendalikan satu orang, jelas Ridho, maka persaingan cenderung akan melemah karena usahanya berbasis power atau kekuasaan bukan persaingan. Dan dampaknya pada kesejahteraan rakyat, ekonomi tidak efisien, dan konsumen dirugikan.
"Melalui forum ini, kami harapkan pelaku usaha dapat turut bersaing secara sehat dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Batu Bara," tegasnya.
Ridho menjelaskan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan di daerah.
Diantaranya meningkatkan pelayanan publik, pemenuhan nilai manfaat (value for money) dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM, serta pembangunan berkelanjutan.
"Melihat besarnya peran tersebut ingatkan pelaku usaha ciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Kabupaten Batu Bara," pungkasnya.