Kitakini.news – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah(TPAKD) kabupaten/kota se-Sumatera Utara (Sumut) didorong untuk terusmempertahankan Indeks Inklusi Keuangan Sumut sebesar 95,58 persen pada tahun2022, yakni dengan mendorong pemanfaatan produk, serta pembekalan kepada calonkonsumen agar pemilihan ragam produk dapat sesuai kebutuhan, hak, kewajiban,manfaat dan risiko.
“Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi KeuanganIndonesia (SNLKI) yang diselenggarakan oleh OJK pada tahun 2022 silam, IndeksInklusi Keuangan di Provinsi Sumut sebesar 95,58 persen atau tertinggi ke-2secara nasional setelah Provinsi DKI Jakarta. Hasil ini sangat menggembirakandan harus tetap dipertahankan ke depan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sumut(Sekda Sumut), Arief S Trinugroho pada Pembukaan Workshop TPAKD se-Sumut diBallroom Hotel Four Points by Sheraton Medan, Jalan Gatot Subroto Nomor395 Medan, Kamis (19/1/2023).
Untuk itu, Arief mengimbau kepada seluruh Stakeholder agarmemberikan literasi keuangan yang memadai kepada masyarakat Sumut dan teliti dalam menggunakan layanan jasa keuangan, baik dalam bentuk penghimpunanmaupun penyaluran dana.
“Jadi kita perlu berhati-hati banyak penghimpunan danapinjaman sifatnya online, aksesnya sangat mudah, cepat cairnya, tapisetelah itu kita terjebak,” imbuhnya.
Sebagaimana roadmap TPAKD tahun 2023, peningkatanproduk dan layanan keuangan syariah, untuk itu agar daerah-daerah yang memilikipotensi peningkatan ekonomi syariah dapat menyasar program keuangan yangberbasis syariah.
Selain itu, program literasi/inklusi dapatdimulai dari lingkup yang lebih kecil, yaitu pedesaan atau kelurahan dimasing-masing daerah.
Selaku Koordinator TPAKD Sumut, Arief juga berharap agarsetiap kabupaten/kota membentuk ekosistem desa/kampung dalam mewujudkanpemerataan inklusi keuangan dan literasi keuangan, serta meningkatkanperan BUMDES/BUMDESMA agar ekonomi Sumut dapat bertumbuh lebih baik di tahun2023.
“Kita tidak ada lagi waktu bersantai, terlebih apayang telah disampaikan Bapak Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas KepalaDaerah dan Forum Forkopimda se-Indonesia di Sentul untuk menjaga pertumbuhanekonomi Indonesia dan menjaga pengendalian inflasi, khususnya Sumut dan Kabupaten/Kotase-Sumut, karena kondisi negara ini atau dunia sedang tidak baik-baik saja,” paparnya.
Arief juga mengucapkan terima kasih kepada OJK danPemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut yang telah berperan aktif dalam menyukseskanprogram kerja TPAKD di Sumut.
“Terima kasih OJK yang terus melakukan terobosan untukmemperluas akses keuangan masyarakat dan berkolaborasi dengan TPAKD untukmendorong perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pengembanganekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Lembaga JasaKeuangan (LJK) Kantor OJK Regional 5 Sumbagut Untung Santoso mengatakan, Workshopini dilaksanakan untuk pembahasan usulan program kerja di 2023, yang nantinyaakan disahkan oleh masing-masing kepala daerah untuk diemplementasikan olehmasing-masing anggota.
Dijelaskannya, di tahun 2023 ini, ada lima programkerja TPAKD yakni, Ekosistem Desa Inklusi/Wisata, Perempuan Maju, Unggul danTerhormat, UMKM Bermartabat, One Village One Agent dan Sinergi Aksi Literasidan Inklusi untuk mempermudah akses keuangan formal masyarakat di desa.
Untung berharap, dengan program kerja ini seluruh OPDdan pelaku industri jasa keuangan syariah dapat terus berkaloborasi danbersinergi mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan, sehingga dapatmemberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi di Sumut
Hadir dalam workshop TPAKD itu Deputi Direktur KantorOJK Regional 5 Sumbagut Wan Zulfahri, Kepala Biro Perekonomian SetdaprovSumut Naslindo Sirait, Asisten Bidang Prekonomian 33 Kabupaten/Kota selakuKetua Tim TPAKD Kabupaten/Kota dan para Kepala Bagian Prekonomian di 33 kabupaten/kotase-Sumut.
Redaksi