Kitakini.news - Tahun 2022, pemerintah alokasikan bantuan sosial mendekati Rp 460 triliun, dan tahun ini naik menjadi Rp 476 triliun. Ketika guncangan berasal dari harga minyak, pemerintah memberikan subsidi dari semula Rp 152 triliun menjadi Rp 555 triliun.
Kondisi ini diungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Seminar Ekonomi Nasional GP Anshor Malang dengan tema "Ketahanan Ekonomi Nasional di Tengah Ancaman Resesi Global" yang digelar di Pendopo Kabupaten Malang, Minggu (22/1/2023).
Dia mengatakan kini Indonesia mengalami pemulihan yang sedang naik dan merata di seluruh sektor di tengah ancaman resesi global.
“Indonesia pertumbuhannya untuk tahun 2022 karena baru akan dipublikasi BPS (Badan Pusat Statistik) bulan Februari kira-kira masih di 5,2 hingga 5,3 persen. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan (pertumbuhan ekonomi) dunia di 1,7 persen,” ujar Menkeu seperti dilansir situs resmi Kemenkeu.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menegaskan bahwa APBN menjadi instrumen yang dapat diandalkan ketika menghadapi berbagai macam ancaman, seperti pandemi, harga minyak dan pangan yang melonjak.
“APBN itu menjadi instrumen yang luar biasa penting untuk menjaga Indonesia, jaga masyarakatnya, jaga ekonominya, jaga dunia usahanya. Kita tetap akan jaga faktor-faktor yang mendukung pemulihan ekonomi,” kata Menkeu.
Konsumsi dan daya beli masyarakat, menurut Menkeu, harus terus dijaga untuk mendukung pemulihan ekonomi. APBN memberikan bantalan agar daya beli masyarakat bisa terjaga, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan.
“Masyarakat yang paling rentan kita bantu. Bantuannya pakai PKH (Program Keluarga Harapan), sembako, bahkan kadang-kadang kita memberikan untuk anak-anaknya uang kuliah, uang beasiswa, dan berbagai bantuan kepada masyarakat yang paling rentan. Kita jaga supaya ekonomi kita yang lagi tumbuh tinggi tetap bertahan di 2023,” kata Menkeu.
Redaksi