Kitakini.news - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah mempersiapkan serangkaian rekomendasi strategis untuk mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa dalam keterangannya, Senin (28/7/2025) mengungkapkan fokus utama KPPU memastikan kebijakan publik mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mengawasi potensi praktik monopoli dalam pelaksanaan program ini.
Ketua KPPU pun telah terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bandar Lampung, akhir pekan lalu. Program MBG, yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi pelajar dan ibu hamil, termasuk di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Namun, KPPU mencatat adanya tantangan struktural dalam pelaksanaan program, mulai dari proses kemitraan hingga pengawasan distribusi. KPPU mempertanyakan kapabilitas tim verifikasi yang menilai kelayakan mitra pelaksana, serta pentingnya perjanjian kemitraan yang jelas antara BGN dan mitranya.
KPPU juga menemukan bahwa hanya 12 dari 57 dapur SPPG yang aktif beroperasi untuk melayani 217.595 siswa, dengan dua kabupaten bahkan belum memiliki dapur sama sekali. Keterbatasan sumber daya manusia dan keterlambatan pelatihan menjadi kendala signifikan.
KPPU menekankan pentingnya menghindari praktik monopoli dalam pengadaan peralatan dan bahan baku, serta pemberdayaan UMKM lokal. Rekomendasi KPPU mencakup pembentukan tim verifikasi independen, transparansi dalam pengadaan, dan evaluasi berkala oleh BGN.