Kitakini.news - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Khoirul Muttaqien mengungkapkan selama 2025, OJK Sumut bersama industri jasa keuangan dan pemerintah daerah menyelenggarakan 1.281 kegiatan edukasi, menjangkau lebih dari 139 ribu peserta. Termasuk pelajar, mahasiswa, UMKM, penyandang disabilitas, dan masyarakat umum.
Hingga Oktober 2025, OJK menerima 1.775 pengaduan, terutama dari sektor perbankan dan fintech. Pengaduan terbanyak terkait petugas penagihan, klaim, dan transaksi digital. OJK terus memperkuat penanganan pengaduan serta pencegahan melalui edukasi keuangan.
Muttaqien juga mengimbau seluruh usaha pergadaian swasta yang belum terdaftar agar segera mengurus perizinan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pergadaian swasta wajib memiliki izin usaha dari OJK paling lambat 12 Januari 2026.
"Untuk mempercepat proses, OJK Sumatera Utara membuka Program Licensing Day setiap Selasa dan Kamis mulai 9 Desember 2025 hingga minggu pertama Januari 2026," kata Muttaqien dalam kegiatan Media Talk bertema "Peran OJK dalam Mengawal Pertumbuhan Industri Jasa Keuangan Sumatera Utara" di Medan, Kamis (4/12/2025).
Dalam respons terhadap bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara, OJK mengimbau industri jasa keuangan untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak. Hingga 4 Desember 2025, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp3,9 miliar.
Muttaqien menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen merupakan prioritas strategis OJK. OJK mendorong kolaborasi pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan konsumen di Sumatera Utara.
Dia mengungkapkan OJK Sumut komit dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat perlindungan konsumen, dan mendukung ketahanan ekonomi regional. Muttaqien juga menyoroti pentingnya edukasi dan perlindungan konsumen sebagai langkah pencegahan risiko.