Kitakini.news -Putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Medan, Happy EfrataTarigan, yang mengabulkan seluruh permohonan praperadilan Roland pada Rabu(20/8/2025), memantik reaksi keras dari kuasa hukum pelapor, Jonson Sibarani.
Menurut Jonson, keputusan yang membatalkan penetapan Rolandsebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)terhadap istrinya, Sherly, dinilai melukai rasa keadilan.
"Bagaimana mungkin hakim menolak prinsip lex specialis derogatlegi generalis? Ini perkara khusus, bukan pidana umum. Saya akan laporkan hakimini ke Pengadilan Tinggi Medan dan Komisi Yudisial," tegasnya.
Jonson menjelaskan, dalam perkara KDRT, keterangan satu orangsaksi yang juga korban, ditambah satu alat bukti lain, sudah cukup untukmenetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu, kata dia, juga dikuatkan olehahli hukum pidana yang dihadirkan pihak Polda Sumut saat persidangan.
Akan Buat Laporan kePT Medan dan Komisi Yudisial
Sebagai bentuk protes, Jonson memastikan akan membuat laporanresmi ke Pengadilan Tinggi Medan selaku pengawas peradilan di Sumut, serta keKomisi Yudisial agar ikut memantau perkara yang ditangani Happy Efrata Tarigan.
"Ini menjadi pelajaran bagi penyidik. Bukan berarti perkaraberhenti. Polda Sumut bisa membuka kembali penyidikan secara profesional,menetapkan lagi tersangka, dan mengganti tim penyidik bila perlu," tambahnya.
Pertimbangan Hakim
Dalam amar putusannya, Happy Efrata Tarigan menyatakan penetapanRoland sebagai tersangka tidak sah. Hakim menilai, penyidik tiga kalimenerbitkan SPDP namun tidak pernah menyerahkan perkembangan penyidikan kepadatersangka.
Selain itu, rekam medis yang dijadikan bukti dinilai tidakmemenuhi syarat sebagai alat bukti surat, sebab seharusnya berupa visum etrepertum (VER) dari dokter forensik.
Hakim pun memerintahkan agar status tersangka Roland dicabut.Hingga berita ini diturunkan, Happy Efrata Tarigan belum memberikan tanggapanatas rencana pelaporan dirinya.
Ahli Hukum: PKDRT LexSpecialis
Dalam persidangan sebelumnya, dua ahli pidana—Dr. Alpi Sahri danSyarifuddin (P3AKB Sumut)—menegaskan bahwa tindak pidana KDRT termasuk lexspecialis, sehingga berbeda dengan perkara pidana umum.
Menurut mereka, sekalipun hanya ada keterangan korban ditambahrekam medis, hal itu bisa dijadikan dasar bagi penyidik untuk menetapkantersangka.
"Yang penting bukan banyaknya saksi, tapi kesesuaian bukti.Kualitas bukti lebih utama untuk membuat perkara menjadi terang," ujar AlpiSahri.
Syarifuddin menambahkan, perkara PKDRT seharusnya diprosessesuai undang-undang khusus yang berlaku. "Mana yang lebih tinggi, Permatentang bukti permulaan tindak pidana atau Undang-Undang PKDRT?" tanyanyaretoris di hadapan majelis.