Kitakininews.co.id -JAKARTA : Ketua Komisi III DPR RIHabiburokhman meminta Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) proaktif mengusut laporan dugaan pemerkosaan yang diduga melibatkan Bupati Kupang. Ia menegaskan, proses hukum harus berjalan profesional, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa terhadap pejabat publik.
Habiburokhman mengaku telah menghubungi langsung Kapolda NTT untuk meminta agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus diproses secara serius dan cepat tanpa memandang jabatan maupun kedudukan pihak yang dilaporkan.
"Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan. Ada seorang bupati di Kupang yang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta aparat penegak hukum tidak ragu mengambil langkah hukum apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Ia menyatakan, penahanan terhadap pihak yang dilaporkan harus dilakukan apabila persyaratan hukum telah terpenuhi.
"Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku," tegasnya.
Selain mendesak penegakan hukum, Habiburokhman menyatakan partainya akan menjatuhkan sanksi internal berupa pemecatan apabila dugaan tersebut terbukti. Ia juga mendorong pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Bupati Kupang sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kasus ini mencuat setelah seorang perempuan melaporkan dugaan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Bupati Kupang. Peristiwa tersebut disebut bermula ketika korban berniat mengajukan lamaran pekerjaan kepada kepala daerah itu.
Habiburokhman menegaskan, jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Penanganan perkara harus menjunjung prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law, sekaligus memastikan hak korban atas perlindungan dan keadilan terpenuhi.
Sumber : Parlementaria DPR RI