Kitakini.news -AnggotaDPD RI, Dedi Iskandar Batubara menyoroti soal alasan penyebab kenaikan hargaberas di Indonesia akibat bencana Elnino. Sebab menurutnya, jika perubahaniklim adalah pemicunya, maka harusnya pemerintah menyiapkan kebijakan yangberkelanjutan, mengingat kondisi ini sudah terjadi sejak tahun lalu.
MenurutDedi, belum ada kabar yang menggembirakan dari kebijakan pemerintah, khususnyadi Kementerian terkait, bagaimana menangani masalah kebutuhan beras denganharga yang mendapat jaminan dari negara. Sebab masalah ini justru membuatseakan bahan pokok pangan sebagian besar masyarakat Indonesia, dibiarkan begitusaja mengikuti mekanisme pasar.
"Sayasudah pernah sampaikan, bahwa faktor perubahan iklim itu kan seperti sebuahkeniscayaan. Sebab isu pemanasan global itu memang sudah terjadi, seiringkerusakan lingkungan di dunia. Dan Elnino ini satu diantaranya, namun bukanberarti selalu menajdi kambing hitam di setiap ada kenaikan harga beras. Itukan alasan klasik karena tidak ada langkah yang lain," kata Dedi IskandarBatubara kepada wartawan, Jumat (23/2/2024).
Beberapacatatan yang menurut Dedi perlu menjadi perhatian masyarakat adalah, sepertikenaikan harga terjadi pada beras jenis premium, yang produksinya lokal ataudalam negeri. Sementara di sisi lain, ada langkah impor beras, dimana PerumBulog menjadi sektor terdepan sebagai pemasok, dan menjamin harga barang dariluar negeri itu lebih murah karena dijamin pemerintah.
"Dariinformasi itu, justru kita melihat bahwa pemerintah memilih mengelola berasyang diproduksi oleh negara luar dengan jaminan harga, daripada menjaminkehidupan petani sendiri. Misalnya, menjamin ketersediaan pupuk subsidi,menjamin harga gabah tidak anjlok, dan membangun sarana pengairan yang cukupdan berkelanjutan, hingga mempertegas aturan tentang areal pertanian agar tidakada konversi lahan," sebut Dedi Iskandar Batubara yang juga Ketua PanitiaPerancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI.
Punbegitu, Dedi tidak menampik bahwa impor beras merupakan langkah baik dalam halmenjamin ketersediaan bahan pokok pangan bagi masyarakat. Sehingga ada jaminanpasokan, khususnya menjelang hari besar keagamaan. Seperti Natal dan Tahun Barusebelumnya, dan mendekati momentum Puasa Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitripada Maret-April mendatang. Termasuk dengan membagikan bantuan beras kepadamasyarakat kurang mampu.
"Sayabelum melihat rencana yang komprehensif, selain untuk menjamin harga gabah agartidak anjlok dan merugikan petani pada masa panen raya. Sebab jika masalahpupuk, bibit, konversi lahan hingga irigasi tidak tuntas, tentu ancamanperubahan iklim akan terus muncul, terutama saat harga beli di masyarakatkembali tinggi dengan berbagai sebab, khususnya Elnino," kata Ketua PWAl-Washliyah Sumut ini.
Iapun berharap pemerintahan di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo sampaiOktober 2024 mendatang, meninggalkan catatan yang baik di bidang ketahananpangan. Sehingga upaya tersebut nantinya, bisa dilanjutkan oleh rezimberikutnya dan mengurangi ketergantungan terhadap impor beras.
"Jikamembangun infrastruktur seperti jalan tol bisa dilakukan. Harusnya untukmembangun dan memperkuat ketahanan pangan, itu tidak sulit. Karena saya yakin,investasi terhadap sektor pertanian ini akan jauh lebih penting untuk mencapaiIndonesia Emas 2045 seperti yang digaungkan sela ini," kata Dedi IskandarBatubara.
Pertanyaansederhana menurut Dedi, jika badai Elnino mempengaruhi produksi tanaman pangandi dunia, kenapa negara lain justru bisa mengekspor beras ke Indonesia, yangnotabene adalah negara agraria?. "Kuncinya adalah mengembalikan Indonesiake khithtah-nya, sebagai lumbung pangan dunia, dan menjamin kesejahteraan hiduppetani,"pungkasnya.