Kitakini.news– Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (DPWPSI Sumut), HM Nezar Djoeli meminta Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi tidakhanya sebatas “Lips Service” atas peringatannya kepada kontraktor proyektersebut.
“GubsuEdy Rahmayadi jangan hanya sebatas gertakan saja atau sebagai bahasa-bahasapenghibur kepada masyarakat Sumut yang seolah-olah Gubsu tidak mendukungpelaksanaan Proyek Multiyears tersebut,” ujar Nezar kepada wartawan melaluiketerangan tertulis, Selasa (10/1/2023).
Halini dikatakan Nezar Djoeli merespon Gertakan Gubsu Edy Rahmayadi yang tidakakan membayar perusahaan rekanan bila tidak mengerjakan sesuai target terhadapProyek Multiyears senilai Rp2,7 triliun yang ada di Dinas Bina Marga dan BinaKonstruksi (BMBK) Sumut. Sebab, hinggakini proyek tersebut dinilai tidak terlaksana sesuai target.
Nezarmeminta seluruh jajaran Pemprovsu yang terlibat, dari proses penganggaransampai proses termin, agar terbuka kepada rakyat.
"Janganbersembunyi di tempat terang dam saling lempar tanggungjawab, sehinggamenyudutkan pimpinan-pimpinan daerah yang harus berhadapan langsung denganpihak pelaksana," cetus Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini.
Takhanya itu, Nezar juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan proyek ini dinilai telahdipaksakan oleh TAPD, khususnya Dinas BMBK Sumut.
“Orangnomor satu di Dinas BMBK Sumut itu pun diminta untuk mempertanggungjawabkankegiatan ini. Buka benar-benar kondisi termin yang terjadi,” tegasnya.
Sebab,lanjut Nezar, ada sejumlah asumsi yang diperoleh, bahwa kegiatan ini tidaklayak sampai 23 persen, seperti yang diucapkan Kepala Dinas BMBK Sumut BambangPardede beberapa waktu lalu. Namun, kepatutannyahanya sekitar 17 hingga 18 persen saja untuk dibayar.
"Artinya,bila kondisi ini benar-benar terjadi, maka proyek pengerjaan ini harus diputus kontrak, sesuai dengan mekanismeyang ada," imbuh Nezar yang menyayangkan Pemprovsu yang selalu menutupikegiatan Rp2,7 triliun tersebut sebagai simbol keberhasilan Mega ProyekPemprovsu.
"Setelahmetode penganggarannya yang dinilai tidak benar, sekarang progres capaiannyajuga ditutupi oleh Pemprovsu dan Dinas BMBK serta biro keuangan,"tandasnya.
Nezarmenambahkan, Pemprovsu dalam CCO Kontrak Termin Pertama Tahun 2022 yangseyogyanya harus 67 persen, namun sudah di-reduce menjadi 33 persen. Tapi sayangnya,persentase itu hingga hari ini tidak tercapai progres yang di-CCO-kan olehpihak pelaksana.
"Setelahkita mengamati dalam pelaksanaannya dan menurut Pemprovsu bahwasanya hari iniprogres kerjaan tersebut adalah 23 persen lebih kurang. Artinya, itu pun harusbenar-benar diaudit investigasi atas progress tersebut. Karena patut diduga,realnya di lapangan masih banyak yang seharusnya penilaian persentase dalampelaksanaan tersebut yang masih selesai dalam partisial saja, seperti adadaerah yang hanya siap basecose-nya saja, atau ada paret yang belum jugasiap," paparnya.
Lebihlanjut Nezar menjelaskan, yang namanya Multiyears dalam sistim rancang bangun,harus mengeluarkan Quality Insurance yang harus siap dalam bentuk LS perkegiatan.
Nezarjuga mencontohkan, semisal kegiatan T adalah mengaspal, maka harus siap daribasecose, drainase ataupun jembatannya, sekalian progress capaian tidak bisadihitung secara partisial saja atas seluruh kegiatan.
"Bayangkan kalau semisalnya 33 persen dari Rp2,7 triliun itu sekitar Rp630 miliar, dankalau mengaspal itu 1 KM = Rp6 miliar, maka kondisi hari ini jalan di Sumutharusnya sudah kelar 100 KM. Pertanyaannya, yang mana areal 100 KMtersebut," imbuhnya.
Iapun tak lupa mengingatkan kepada Ismail Sinaga selaku Biro Keuangan yang pernahmengatakan, akan memberikan satu ekor kerbau apabila Proyek Multiyears takselesai di 33 persen tahun ini.
"Sayanyatakan kepada Ismail, tolonglah antarkan kerbau itu ke PSI," sindirNezar, sembari menghimbau kepada Pemprovsu agar lebih mementingkan kebutuhanrakyat yang masih perekonomiannya memprihatinkan,” tukasnya.
"Ayokselamatkan uang rakyat. DPR jangan hanya tidur dan diam terpaku. Batali proyekini atau bantah persepsi negatif dari masyarakat terhadap lembaga yangseharusnya sangat diharapkan sebagai perwakilan masyarakat Sumut ini. Stoppembohongan publik. Berubahlah menjadi pemerintahan yang bersih dantransparansi, agar jargon Sumut Bermartabat benar-benar dapatterealisasi," pungkasnya.
Redaksi