Kitakini.news -Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PartaiSolidaritas Indonesia Sumatera Utara (DPW PSI Sumut), HM Nezar Djoeli ST memintaauditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumutlebih cermat mengaudit penggunaan APBD Sumut Tahun 2023.
"APBD Sumut 2023 harus diauditsecara cermat, karena kami menduga banyak organisasi perangkat daerah atau OPDyang secara sengaja memasukkan anggaran "Siluman" demi meloloskanprogram-program prioritasnya," ujar Nezar kepadad wartawan di Medan, Minggu(21/4/2024).
Menurut Nezar, alokasi anggaran untukbelanja modal yang diusulkan oleh OPD-OPD di lingkungan Pemprovsu diperkirakantelah mengabaikan prinsip efisiensi penggunaan anggaran serta postur danperforma APBD 2023.
Tak hanya itu, Nezar juga memastikanbanyak anggaran yang digelontorkan untuk membiayai sejumlah program prioritasOPD Sumut sepanjang tahun 2023 nyaris tidak berkaitan dengan kehidupanmasyarakat.
Masih kata Nezar, meski kuat dugaanpengajuan permohonan anggaran yang terkesan "siluman" oleh OPD-OPD kepada DPRDketika itu tanpa sepengetahuan Gubernur, Sekdaprov dan Kepala Bappeda ProvinsiSumut.
Namun demikian, lanjutnya, secaraadministrasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku Gubernur Sumut yangpada masa itu dijabat oleh Edy Rahmayadi tentunya tidak bisa lepas tangan darikasus dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh bawahannya.
Karena itu, tambah Nezar yang jugamantan anggota DPRD Sumut periode 2014-2019, selain audit secara cermat, BPKjuga perlu mengaudit secara rinci penggunaan anggaran sebagai pertanggungjawaban dan wujud keterbukaan informasi Pemprov Sumutkepada publik.
"Penggunaan APBD harusdipertanggungjawabkan dan tidak mungkin satu sen pun penggunaan uang dari padapajak rakyat itu tanpa ada audit," tegasnya.
Nezar juga menekankan, bahwa prosesaudit APBD Sumut 2023 perlu mencakup kalangan anggota DPRD setempat, khususnyayang terlibat dalam proses penganggaran dan rapat pembahasan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sebab, sambungnya, tidak tertutupkemungkinan pada saat pembahasan anggaran menjelang tahun politik tersebut adanuansa kepentingan tertentu dari pokok pikiran oknum-oknum legislator yangdiperkirakan terpaksa harus diakomodir, seperti alokasi anggaran untuk bantuansosial di daerah pemilihannya.
"Jika asumsi saya ini benar, makakuat dugaan konspirasi antara legislatif dan eksekutif inilah yang membuatkalangan DPRD Sumut terkesan enggan mengkritisi maupun mempersoalkan penggunaanAPBD Sumut," paparnya.
Lebih lanjut ia memperkirakan, darihasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta BadanPemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan APBD Sumut 2023 akan ditemukanbanyak masalah yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara.
Apalagi, sebut Nezar, APBD Sumut 2023mengalami defisit ratusan miliar yang disebabkan oleh selisih antara anggaranpendapatan daerah dan anggaran belanja daerah.(**)