Kitakini.news - Kabar kurang baik muncul dari Mahathir Mohamad. Mantan Perdana Menteri (PM)
Malaysia itu terseret kasus dugaan korupsi yang menyeret kedua putranya.
Melansir berbagai sumber, Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) mengumumkan pada Kamis (25/4) waktu setempat bahwa Mahathir termasuk di antara orang-orang yang sedang diselidiki sehubungan dengan penyelidikan korupsi yang melibatkan anak-anaknya.
MACC, pada Januari lalu, menyampaikan pemberitahuan kepada dua putra Mahathir yang berprofesi sebagai pengusaha, Mirzan dan Mokhzani, untuk melaporkan harta kekayaan mereka sebagai bagian dari penyelidikan terhadap catatan keuangan dan bisnis offshore yang diungkapkan sekelompok organisasi media.
Namun MACC menolak untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai penyelidikan yang sedang dilakukan terhadap Mahathir atau kedua putranya.
"Biarkan penyelidikan diselesaikan terlebih dahulu, sampai waktu yang tepat ketika kami bisa mengemukakan temuan dalam kasus ini," ucap Ketua komisioner MACC, Azam Baki.
Belum ada komentar dari kantor Mahathir terkait hal ini. Namun sang mantan PM Malaysia itu sebelumnya menggambarkan penyelidikan terhadap anak-anaknya bermotif politik.
Sepert diketahui, Mahathir dua kali menjabat PM Malaysia sejak tahun 1981, terlibat dalam persaingan politik dengan mantan anak didiknya, Anwar Ibrahim, yang mendominasi politik Malaysia selama beberapa dekade.
Anwar Ibrahim menjabat PM Malaysia sejak tahun 2022 setelah lebih dari 20 tahun menjadi pemimpin oposisi, dan berjanji memerangi korupsi serta fokus pada perekonomian negara tersebut.
Nah, otoritas Malaysia di bawah pemerintahan PM Anwar Ibrahim diketahui sedang melakukan penyelidikan luas terhadap dugaan korupsi yang menyeret tokoh-tokoh politik terkemuka, termasuk orang-orang yang dianggap dekat dengan Mahathir yang merupakan pemimpin veteran Malaysia yang kini berusia 98 tahun.
Anwar Ibrahim dalam pernyataannya telah membantah dirinya sengaja menargetkan saingan politiknya, dan menegaskan bahwa penyelidikan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah Malaysia untuk memberantas korupsi tingkat tinggi.*