Kitakini.news - Pernyataan Perdana Menteri
Thailand Srettha Thavisin soal ganja hanya akan dilegalkan bagi dunia medis menimbulkan pro dan kontra.
Pelaku bisnis ganja meringis jika keuntungan yang mereka dapat akan lenyap.
Melansir berbagai sumber, Kamis (9/5/2024), sektor ritel ganja di Thailand memang bertumbuh pesat dengan kemunculan puluhan ribu toko dan bisnis dalam kurun dua tahun terakhir. Industri ini diperkirakan bernilai hingga $1,2 miliar pada 2025.
"Banyak orang yang menanam ganja dan membuka toko ganja. Toko-toko ini harus ditutup," kata Sekretaris Jenderal Cannabis Future Network Thailand, Prasitchai Nunual.
Prasitchai Nunual pun mengatakan kriminalisasi ulang ganja akan menjadi langkah buruk bagi perekonomian dan memberikan pukulan besar bagi usaha kecil dan konsumen.
"Jika hasil ilmiah menunjukkan bahwa ganja lebih buruk daripada alkohol dan rokok, maka mereka dapat memasukkannya kembali ke dalam daftar narkotika. Jika ganja tidak terlalu berbahaya, mereka juga harus memasukkan rokok dan alkohol ke dalam daftar narkotika," tambahnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Srettha Thavisin mengatakan akan mengubah kembali peraturan legalisai ganja.
"Masukkan kembali ganja ke dalam daftar narkotika dan ementerian harus segera mengeluarkan peraturan yang mengizinkan penggunaannya untuk tujuan kesehatan dan medis saja," katanya.
Sebagai informasi, ganja dilegalkan untuk penggunaan medis pada 2018 dan penggunaan rekreasi pada 2022 di bawah pemerintahan sebelumnya.
Para kritikus mengatakan legalisasi ganja dilakukan secara terburu-buru sehingga menyebabkan kebingungan besar terkait peraturan dan regulasinya.
Pernyataan Srettha tersebut menyusul pertemuannya dengan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemberantasan narkotika, di mana ia berjanji akan mengambil sikap tegas terhadap obat-obatan terlarang dan memerintahkan pihak berwenang untuk memberikan hasil dan kemajuan yang jelas dalam 90 hari ke depan.
"Narkoba adalah masalah yang menghancurkan masa depan negara, banyak generasi muda yang kecanduan. Kita harus bekerja cepat, menyita aset (pengedar narkoba) dan memperluas pengobatan," pungkasnya.**