Kitakini.news - Fraksi PDIP DPRD Medan mengajak sesama anggota DPRD Medan agar setiap melakukan pembahasan Ranperda harus lebih selektif. Selain itu, melakukan kajian yang matang dan tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat dengan azas kepatutan dan terhindar Perda asal jadi.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan Robi Barus SE saat penyampaian Pandangan Fraksinya terhadap penjelasan pengusul atas Ranperda Kota Medan tentang tata cara penuyusunan program pembentukan peraturan daerah dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (13/5/2024).
Untuk itu, selanjutnya Robi Barus mengatakan, sesuai aturan tata tertib DPRD Kota Medan tersebut, maka fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan dengan tetap mengharapkan arah pengaturan Ranperda tata cara penyusunan program pembentukan peraturan benar-benar berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, efektif dan efisien.
Ranperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah ini dijadikan sebagai landasan hukum dalam memberikan pedoman mengenai tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah Kota Nedan ke depan. Sehingga dalam setiap pembentukan peraturan daerah yang akan dilakukan kedepan benar-benar didasarkan atas pertimbangan skala prioritas dan memiliki daya guna dan hasil guna ditengah masyarakat.
Pembentukan Ranperda Kota Medan tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari amanah ketentuan perundang-undangan yang ada.
Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar badan pembentukan peraturan daerah DPRD Medan melakukan pembahasan secara teknis terhadap unsur, muatan/substansi Ranperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah ini dengan mengikutsertakan stakeholder terkait dan warga masyarakat Kota Medan.
Diakhir pendapat Fraksinya, Robi Barus menyebut setelah mendengar dan menelaah penjelasan dari para pengusul, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan berpandangan pembahasan Ranperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah dapat ditingkatkan pembahasannya pada tingkat berikutnya dan pengajuan Ranperda tersebut menjadi Ranperda hak inisiatif DPRD Kota Medan.