Kitakini.news -PenjabatGubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Hassanudin berharap melalui Kongres VIIIIkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), dapat menjadi bagian dari solusipermasalahan pertanahan, dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, danpasti. Serta memberikan kekuatan hukum, sehingga permasalahan pertanahan diIndonesia, segera diselesaikan.
"Dalammomentum Kongres VIII IPPAT, saya mengimbau kepedulian komunitas profesiterhadap permasalahan pertanahan yang belum tertata dengan baik hingga saatini," ujar Hassanudin saat menjawab pertanyaan wartawan usai membukaKongres VIII IPPAT di Hotel Adimulia, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 8 Medan,Kamis (16/5/2024).
Pemerintah,kata Hassanudin, telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, yang berupayamelakukan penyederhanaan dan percepatan pelayanan pertanahan untuk mendukungkegiatan perekonomian dan penanaman modal. Tujuan dari kebijakan ini adalahterwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Hassanudinmenyampaikan, kegiatan hari ini adalah sebagai motivasi bahwa organisasiprofesi seperti halnya pejabat pembuat akta tanah bersama pemerintah provinsi,serta kabupaten/kota akan mempercepat pemberian sertifikat tanah kepadamasyarakat yang membutuhkan.
Denganadanya sertifikat tanah tersebut, maka masyarakat diharapkan akan lebihproduktif, karena mempunyai akses modal bank guna memulai usahaproduktif. Ke depannya, pemerintah pusat dan daerah juga siap menurunkankesenjangan, dengan kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah yangdilakukan lebih masif.
"Kitaingin seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap tanah, terkait denganadministrasi pertanahan yang memiliki kekuatan hukum," ucapnya.
Padatahun ini, realisasi pendapatan daerah Sumut mencapai Rp12,7 triliun. Salahsatu komponen penting dalam meningkatkan PAD adalah NJOP, yang berperan pentingmenentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik tanah dan bangunan.
"MeningkatnyaPAD pemerintah daerah, maka dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur,pelayanan publik, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Padakesempatan ini, saya mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus Ikatan PejabatPembuat Akta Tabah untuk melakukan terobosan kebijakan strategis yangdiperlukan," bebernya.
SementaraDirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedimenyampaikan sejumlah poin arahan Presiden RI kepada Menteri ATR/BPN. Salahsatunya adalah sertifikat elektronik yang sudah diluncurkan, agar segeradirealisasikan secara masif. Kementerian ATR/BPN saat ini sudah melakukantransformasi digital, seperti layanan PPAT terpusat, pembuatan surat keputusanelektronik, dan lainnya.
"Saatini tercatat 22.876 akun PPAT yang tervalidasi dan 21.759 akun yangterverifikasi. Saya berharap PPAT dapat melayani masyarakat dengan baik danprofesional. Jadilah PPAT yang solid, profesional, dan bekerja sesuai kodeetik. Sinergi dan kolaborasi terus ditingkatkan," pungkasnya. (**)