Kitakini.news -Polemikkenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) diberbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diIndonesia mendapat sorotan dan pandangan miris dari Anggota Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Ratih Megasari Singkarru.
Sepertidiketahui, kenaikan UKT tersebut terjadi sebagai respons terhadap peraturanterbaru yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi (Kemendikbudristek), yang menyebabkan berbagai perguruan tinggi harusmenyesuaikan biaya operasional mereka.
Sehingga dampaknya memicu protes dari mahasiswa dan keluarganya yangmerasa semakin terbebani oleh lonjakan biaya tersebut.
"Pendidikantinggi adalah komponen penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikantidak hanya merupakan hak dasar, tetapi juga tanggung jawab negara untukmenyediakan akses yang adil dan terjangkau bagi seluruh warganya," tandasRatih di Jakarta, Minggu (19/5/2024).
MenurutRatih, pernyataan pejabat tinggi Kemendikbudristek yang menyebutkan bahwapendidikan tinggi bersifat tersier dan tidak wajib, dapat diartikan sebagaisikap pemerintah yang seolah-olah lepas tangan terhadap nasib mereka yang tidakmemiliki biaya tetapi ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebihtinggi.
"Ini adalah ironi besar, mengingat pemerintahsering menyuarakan ambisi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan memanfaatkanbonus demografi agar tidak menjadi bencana demografi. Jika akses ke pendidikantinggi dibatasi oleh faktor ekonomi, bagaimana mungkin kita dapat mencapaicita-cita tersebut? Pendidikan tinggi adalah kunci untuk mempersiapkan generasimuda yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat global," bebernya.
Dengan anggaran pendidikan yang besar dalam APBN, lanjut Ratih, pemerintahharusnya mampu mengelola dan mendistribusikan dana tersebut dengan bijaksanauntuk mendukung pendidikan tinggi yang terjangkau bagi semua kalangan.
"Kami mendesak Kemendikbudristek untuk melakukan pengawasan ketatterhadap implementasi regulasi terkait biaya operasional pendidikan diperguruan tinggi negeri dan memastikan bahwa kebijakan ini tidak memberatkanmahasiswa," tukasnya.
Masihkata Ratih, pihaknya siap untuk mendukung penuh perjuangan mahasiswa dankeluarganya dalam menuntut akses pendidikan yang lebih adil dan terjangkau. Sebab,pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.
"Dannegara harus memastikan bahwa setiap warganya memiliki kesempatan yang samauntuk mengakses pendidikan tersebut. Negara memiliki tanggung jawab yang besaruntuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat UUD 1945," paparnya.
"Pendidikantinggi merupakan salah satu jalur penting untuk mencapai tujuan ini, memberikanmasyarakat kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, danketerampilan mereka. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi padapeningkatan kualitas hidup dan kemajuan bangsa," terangnya.
Ratih berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untukmengatasi masalah ini, memastikan bahwa kebijakan pendidikan tinggi benar-benarmendukung tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak malah menjadibeban tambahan bagi masyarakat.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperjuangkanhak pendidikan yang lebih baik dan terjangkau. Bersama-sama, kita bisamendorong pemerintah untuk melakukan perubahan yang diperlukan demi masa depanpendidikan Indonesia yang lebih cerah," pungkasnya. (**)