Kitakini.news– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) mengapresiasi kebijakanpemerintah yang terus menggulirkan bantuan sosial (Bansos) meski PemberlakuanPembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah resmi dicabut. Penyaluran Bansos inidiharapkan dapat memulihkan daya beli di tengah masyarakat.
"Inilangkah yang tepat untuk terus membantu masyarakat, khususnya yang masihterdampak Covid-19," kata Anggota DPRD Sumut Yahdi Khoir kepada wartawandi gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (13/1/2023).
Yahdimengatakan hal ini merespon terus digulirkannya penyaluran Bansos selama tahun 2023pasca PPKM dicabut, yang tertuang dalamInstruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022 pada 30 Desember 2022 lalu.
Yahdimenjelaskan, dengan dicabutnya PPKM, maka masyarakat dapat beraktifitas kembaliseperti sediakala, namun disisi lain dampak Covid-19 itu sendiri masih belummengikis secara keseluruhan.
"Iniyang saya kira jadi alasan mengapa pemerintah ingin membangkitkan pemulihanekonomi, meningkatkan daya beli dan memulihkan kondisi perekonomian lokal,melalui pembantuan sosial," terangnya.
Selamaini, lanjut Yahdi, kondisi daya beli masyarakat untuk membeli sembilan bahanpokok (Sembako) masih rendah akibat mobilitas yang terbatas, karena diantaranyakhawatir terjadi penularan dan penjangkitan.
Atasdasar itu, Yahdi berpendapat, kebijakan pengguliran bansos ini harus diseriusioleh masyarakat yang terdampak pandemi, dengan proaktif meningkatkan kesadaransecara kolektif, termasuk konsistensi menjaga kesehatan.
"Covid-19sudah berangsur membaik, terus kita kita kobarkan semangat beraktifitas dantetap mematuhi aturan yang berlaku, karena status pandemi belum dicabut. Ingat PPKM selesai bukan berarti pandemi jugaselesai," tandasnya.
Kepadaseluruh masyarakat, sambung Yahdi, diminta untuk tetap hati-hati dan waspada. Selainitu, masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalammenghadapi risiko Covid-19.
"Kemudian,memakai Masker di keramaian. Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan, karenaakan membantu meningkatkan imunitas dan masyarakat harus semakin mandiri dalammencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan," tandasnya.
Terkaitdengan Bansos, Yahdi berharap pemerintah provinsi, kabupaten/kota untukmeng-update data penerima bantuan, agar penyalurannya tepat sasaran.
"Saya berharap penerimaBansos adalah orang yang benar-benar membutuhkan, jangan lagi terulang yang takberhak dapat juga," pungkasnya.
Redaksi