Kitakini.news - Kelompok buruh menggelar aksi penyampaian pendapat di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, menuntut kejelasan terkait PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Buruh menilai aturan pemotongan yang dilakukan pemerintah melalui Tapera tidak memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya mereka, dalam memperoleh rumah.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa tidak ada jaminan kepastian bagi peserta Tapera, termasuk buruh, TNI-Polri, dan ASN untuk mendapatkan rumah. "Alasan yang pertama, tidak ada kepastian terhadap peserta Tapera, termasuk buruh, TNI-Polri, ASN mendapat rumah," ujar Said Iqbal, dalam keterangan resminya, Kamis (6/6/2024).
Said Iqbal juga menyoroti lokasi perumahan yang akan direalisasikan dari program Tapera ini. Menurutnya, sampai saat ini pemerintah belum memberikan penjelasan yang jelas mengenai lokasi perumahan yang disediakan.
"Sekarang pertanyaannya, iuran sudah dipotong, terus rumahnya di mana? Coba kalian tanya sama BP Tapera dan menteri-menteri, itu rumahnya di mana? Programnya dijalankan, upahnya dipotong, pertanyaannya sederhana, tanya dulu rumahnya di mana?" tegas Said.
Lebih lanjut, Said Iqbal menjelaskan bahwa pemotongan pendapatan sebesar 3 persen untuk Tapera tidak akan mencukupi untuk pembelian rumah.
Bahkan, menurut perhitungannya, jika dipotong selama 20 tahun pun, jumlah tersebut tidak cukup untuk membayar uang muka pengambilan rumah.
"Dengan rata-rata upah Rp3,5 juta, kalau dipotong 3 persen berarti Rp 105 ribu. Setahun kali 12 bulan hanya Rp1,26 juta. Kalau sepuluh tahun hanya Rp12,6 juta. Katakanlah 20 tahun dipotong iurannya, hanya 25,2 juta. Mana ada rumah harganya 12,6 juta sampai 25,2 juta. Bahkan sekadar untuk mendapatkan uang muka rumah itu tidak mungkin cukup," jelas Said.
Aksi yang digelar oleh kelompok buruh ini menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap implementasi PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera.
Mereka menuntut kejelasan dan kepastian dari pemerintah mengenai realisasi program ini, termasuk lokasi perumahan dan jumlah pemotongan yang dianggap tidak mencukupi untuk membantu mereka mendapatkan rumah.
Aksi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk memberikan transparansi dan solusi yang lebih baik bagi para pekerja dan peserta Tapera.*