Kitakini.news - Anggota Komisi VI Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Deddy Yevri Hanteru Sitorus mempertanyakanpernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang mengatakanpemberian izin kelola tambang didasarkan pada perjuangan Organisasi Masyarakat(Ormas) Keagamaan untuk negeri.
Deddy juga mempertanyakan bagaimanadengan pihak lain yang berjuang untuk negeri, namun tidak memiliki hak yangsama.
"Anakcucu para pahlawan kita dimana hak mereka terhadap sumber daya alam itu? Jugamasyarakat dipinggiran tambang itu. Kapan akan dihargai hak mereka juga untuk menikmatikekayaan alam itu?" cetusnya di Gedung Nusantara I DPR-RI, Jakarta, Selasa(11/6/2024).
Hal ini disampaikan Deddy merespon PresidenJoko Widodo yang baru-baru ini memberikan "Karpet Merah" kepada Ormas Keagamaanuntuk mendapatkan izin kelola tambang yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No. 96 Tahun 2021 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Deddy menerangkan, bahwa terhadap haltersebut pihaknya tidak pada posisi menentang kebijakan, terlebih hal itu merupakanjanji Presiden Jokowi untuk memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan.
Namunsekali lagi Deddy juga mempertanyakan soal keadilan bagi masyarakat adat danpenduduk asli yang ada disekitar tambang. Masyarakat Kalimantan yang setiaphari bekerja untuk tambang, hanya bisa 'gigit jari' melihat melihat banyaknyasumber daya alam mereka yang diambil.
"Masyarakat adat, penduduk asli, dimana hak mereka? Mereka yangberdiam dari ribuan tahun dari Republik ini, itu di Dapil saya Kalimantan Utarasana, ratusan kapal tiap hari ada di laut memindahkan Batubara untuk dieksporkeluar, mereka cuma gigi jari. Jangankan tambang, tanah mereka pundiambilinuntuk yang namanya plasmadan ini yang sampai sekarang konflik semua," beber politisi PDI Perjuanganini.
Maka dari itu, Deddy mendesak agar berlaku adil yang tidak hanyamemperhatikan salah satu elit saja. "Inikan ada dipikirkan juga keadilan untuk semua, terutama masyarakat asli disana, masyarakatsetempat, banyak organisasi adat di Kalimantan. Hampir semua desa, kecamatanitu ada lembaga adatnya. Kapan mereka mendapatkan remah-remah kekayaan alamkita ini?" (**)