Kitakini.news - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru saja mengumumkan lelang proyek pembangunan fasilitas publik di kawasan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) Ibu Kota Nusantara (IKN).
Proyek ini mencakup pembangunan sekolah, pasar, dan puskesmas dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp 414,93 miliar, seperti yang dilansir dari laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, Selasa (18/6/2024).
Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mendapatkan penyedia jasa yang akan melaksanakan konstruksi di kawasan hunian ASN IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Proyek ini mencakup 5 komponen utama:
1. Pembangunan Sekolah Dasar (SD)
2. Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)
3. Pembangunan Pasar
4. Pembangunan Masjid
5. Pembangunan Puskesmas
Kementerian PUPR telah menetapkan jadwal pelaksanaan proyek ini dengan pengumuman pemenang lelang yang dijadwalkan pada 4 Juli 2024.
Selanjutnya, penandatanganan kontrak akan dilakukan pada 12 Juli 2024. Berdasarkan jadwal ini, konstruksi diharapkan dapat dimulai pada tahun ini.
Selain proyek pembangunan fasilitas publik, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan konstruksi rumah susun (rusun) bagi ASN di IKN.
Ditargetkan, sebanyak 12 rusun akan rampung pada Juli 2024. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, menegaskan komitmen untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu.
Rencana pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan setelah upacara HUT RI ke-79 pada bulan Agustus.
Saat ini, rusun ASN akan difungsikan sebagai hunian sementara bagi peserta upacara tersebut.
Secara keseluruhan, Kementerian PUPR menggarap 47 rusun untuk ASN dan Polri di IKN. Hingga awal Juni 2024, 14 rusun telah mencapai tahap pengatapan atau topping off.
Proyek pembangunan ini menunjukkan komitmen Kementerian PUPR dalam menyediakan fasilitas publik yang memadai bagi ASN di IKN.
Dengan dukungan infrastruktur yang baik, diharapkan kawasan hunian ASN di IKN dapat menjadi lingkungan yang nyaman dan mendukung produktivitas kerja para aparatur negara.*