Kitakini.news- Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti menegaskan, wacana pemerintah memberikan bantuan sosial (Bansos) bagi warga Indonesia yang terjerat judi online terkesan aneh dan tidak tepat sasaran.
"Ini pemain judi online terima Bansos aneh menurut saya, dan tidak tepat sasaran serta terkesan tidak memberi manfaat maksimal bagi kita dan penerimanya," cetus Rudi kepada wartawan di Medan, Rabu (19/6/2024)
Hal ini dikatakan Rudi merespon wacana Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang membuka peluang agar korban judi online masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sehingga dapat menerima Bansos.
Seperti diketahui, kepada wartawan Kamis (13/6/2024), Muhadjir mengakui judi online memang memiskinkan masyarakat. Oleh karenanya, korban judi online pun berpotensi menjadi masyarakat miskin baru dan masyarakat miskin menjadi tanggung jawab pemerintah.
Menyikapi hal itu, Rudi Alfahri tidak sependapat, karena Bansos yang dterima tidak bisa menjamin pelaku judi online berhenti mengulangi lagi perbuatan, yang jelas dilarang negara itu.
"Sebaiknya pelaku judi online dan mereka yang terdampak diberi pelatihan dan bimbingan atau diserahkan ke panti rehabilitasi atau pesantren. Nah, dari situlah pemerintah membantu apa yang harus dibantu untuk meningkatkan ketrampilan mereka," jelas Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Menurutnya, penerima Bansos itu hendaknya diprioritaskan kepada nelayan dan petani yang penghasilannya rendah dan tidak memiliki alat seperti perahu dan lahan untuk usaha mereka.
Sebaliknya, jika pemain judi online dapat Bansos, dikhawatirkan jumlah pemain judi online yang menggunakan telepon seluler di media sosial semakin bertambah banyak dan para pelaku semakin berani karena jika kalah, kesejahteraan mereka akan dijamin pemerintah.
"Ini jadi aneh, padahal judi itu jelas-jelas dilarang. Harusnya pemerintah memberantas praktik judi yang bisa memiskinkan rakyat itu, dan semua pelaku diproses hukum," tukasnya.
Ke depan, Rudi berharap pemerintah tidak membuat kebijakan yang aneh-aneh, mengingat masih banyak kelompok penerima manfaat Bansos yang harus ditanggungjawabi negara, dan berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan. (**)