Kitakini.news -PenjabatGubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Hassanudin melaporkan pelaksanaan intervensiStunting kepada Menteri Koordinator(Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy pada RapatKoordinasi (Rakor) Pembahasan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Intervensi SerentakPencegahan Stunting Tahun 2024 yang dilaksanakan melalui zoom, Jumat (21/6/2024).
Padarapat tersebut, Hassanudin melaporkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu)terus berkomitmen untuk menekan PrevalensiStunting, pada tahun 2023 turun menjadi 18,9 persen dan tahun 2024 optimisturun menjadi 14 persen. Untuk mencapai hal itu, Pemprovsu terusmengintensifkan tiga poin prioritas, dalam upaya pencegahan stunting di 33kabupaten/kota.
"Yangpertama, dengan memaksimalkan program pemberian makanan tambahan (PMT) yangmemanfaatkan pangan lokal. Kedua, mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk PMTkepada Balita dan ibu hamil. Ini merupakan upaya kami untuk memastikan bahwasumber daya yang tersedia dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,"paparnya.
Ketiga,lanjut Hassanudin, melaksanakan program Bapak Asuh anak Stunting dengan melibatkan dari berbagai elemen masyarakat. Selaintiga poin tersebut, Pemprovsu juga telah melaksanakan Kick Off gerakan intervensi serentak di 28 kabupaten/kota, dengansejumlah agenda. Salah satunya adalah memastikan bahwa Posyandu aktif 100persen.
Hassanudinjuga melaporkan, bahwa 72,41 persen pengukuran Balita dengan Prevalensi Stunting hanya 2,57 persen.Sebesar 54,09 persen ibu hamil telah diukur lingkar lengan atas (LILA) danhasilnya 6,36 persen ibu hamil dengan status kurang energi kronis (KEK).
Kemudianpengukuran calon pengantin telah mencapai 35,4 persen. Ditegaskan, upayapengukuran akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan kesehatan dankesejahteraan ibu hami dan Balita.
"Saatini Sumut memiliki 614 unit Puskesmas, 15.344 unit Posyandu aktif. Sebanyak 96persen Puskesmas telah dilengkapi Antropometri standar dan sebanyak 77 persenPosyandu telah dilengkapi alat Antropometri standar," ucap Hassanudin.
Disampaikanjuga, upaya lainnya yang dilakukan dalam akselerasi percepatan penurunanstunting tahun 2024 di Sumut, dengan mengalokasikan berbagai sumber anggaran.Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (BOKB) senilai Rp201,833 miliar,Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berupa dana salur Puskesmas dan PMTberbahan pangan lokal senilai Rp 116,664 Miliar, serta dana APBDes Rp232,139 Miliar.
"Upayapengendalian Prevalensi Stunting diSumut adalah sebuah prioritas yang tidak terbantahkan. Kami akan terusberkomitmen untuk mengintensifkan langkah-langkah dalam pencegahan Stunting. Tentunya melalui kolaborasilintas sektor, penguatan program-program intervensi, serta peningkatankesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak-anak. Melalui rapatini, kami sangat mengharapkan dukungan, bimbingan dari Bapak Menko untuk kamilaksanakan selanjutnya dalam pencegahan Stunting di Sumut," pungkasnya.
SebelumnyaMenko PMK Muhadjir mengatakan, pelaksanaan Rakor yang diikuti seluruh provinsi,dan kabupaten/kota, untuk melihat capaian dan kualitas data rutin nasionaltahun 2024. Hasil yang didapat juga akan menjadi bagian dari langkah pencegahan Stunting dan intervensi serentak untuk mempercepat penurunan Stunting di Indonesia.
"Kitaingin memastikan sebetulnya berapa capaian dan kualitas pemantauan pertumbuhantahun 2024 untuk menentukan intervensi bagi yang bermasalah gizi, karena adaperintah dari Bapak Presiden tahun 2024 nanti terakhir itu minimum 14 persen.Ini akan kita jadikan dasar untuk intervensi kemudian melakukan langkahpencegahan Stunting pada tahun berikutnya," pungkas Muhadjir. (**)