Kitakini.news - Mafia bantuan social (bansos) harus dibasmi, dengan begitu penerima bansos benar-benar tepat sasaran. Hal ini diungkap anggota DPRD Medan Mulia Syahputra Nasution, Senin (26/5/2024).
Untuk itu, jelas dua,Pemko Medan didorong bersikap tegas mengevaluasi warga penerima bantuan sosial (bansos) yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebab, selama ini warga penerima bantuan dinilai tidak tepat sasaran dan selalu ditunggangi politik.
"Kita berharap penerima bansos benar benar tepat sasaran. Warga prasejahtera adalah skala prioritas. Mafia bansos harus dibasmi agar penanggulangan kemiskinan terealisasi," ujarnya.
Mulia berharap Dinas Sosial Pemko Medan peduli untuk perbaikan data dan membantu masyarakat yang benar benar kurang mampu.
Selain itu tambah Mulia, peran aktif masyarakat diharapkan agar selalu kordinaei dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan. "Dan yang paling utama, keseriusan dan kejujuran Kepling sangat dibutuhkan untuk memperhatikan dan memprioritaskan warganya yang paling prasejahterah," tegas Mulia.
Adapun Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 Penanggulangan Kemiskinan, Perda terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Di BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda untuk menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap dan mempercepat penurunan jumlah warga miskin.
Sedangkan di BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik. Selain itu juga mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan, berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.