Kitakini.news - Sumatra Utara (Sumut) menjadi satu dari tujuh provinsi yang menjadi proyek pengembangan kawasan lahan kering hortikultura bernama Horticulture Development Dryland Area Project (HDDAP).
Melansir berbagai sumber, Jumat (28/6/2024), proyek ini berlangsung selama 2024 hingga 2028. Dan Proyek tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas, kualitas, dan rantai nilai produk hortikultura di Indonesia.
Program ini mencakup modernisasi pertanian, kolaborasi antara produsen dan sektor swasta, stimulasi permintaan pasar, dan peningkatan kapasitas bisnis kelompok produsen.
HDDAP pun tidak hanya berfokus pada transformasi pertanian melalui digitalisasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi produsen dengan memberikan bantuan langsung berupa sarana produksi pertanian dan peningkatan keterampilan.
Melalui program ini, produsen menerima dukungan penting seperti pupuk, peralatan pertanian, dan sarana produksi lainnya, memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan praktik pertanian dan meningkatkan hasil panen, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi mereka.
Sebagai informasi, selain Sumut, enam provinsi lain adalah Jawa Barat, Bali, NTT, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Proyek tersebut diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian dan KOLTIVA, sebuah startup yang bergerak di bidang pertanian berkelanjutan dan pelacakan rantai pasokan.
HDDAP dimaksudkan untuk mengoptimalkan lahan kering menjadi lahan budidaya hortikultura. Proyek ini didukung oleh teknologi sistem informasi manajemen KoltiTrace MIS dari KOLTIVA untuk meningkatkan ketertelusuran dan pengelolaan pertanian.
CEO dan Co-Founder KOLTIVA Manfred Borer mengatakan, pemetaan rantai pasokan dalam KoltiTrace MIS merupakan hal yang krusial bagi sektor hortikultura.
"Sistem ini memberdayakan pelaku industri untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam produksi dan distribusi," kata Borer.
Dia menambahkan, dengan sistem KoltiTrace MIS, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pembangunan hortikultura, memperkuat kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, dan memastikan optimalisasi sumber daya.
"Dengan pendekatan tersebut, praktik budidaya dan aktivitas ekonomi di sektor pertanian dapat menjadi lebih berkelanjutan dan layak dibiayai," pungkasnya.*