Kitakini.news - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia(Kemendag RI) diingatkan agar berhati-hati dengan rencananya yang akanmenerapkan kebijakan tariff bea masuk sebesar 200 persen bagi barang asal China.
Jika kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi industri tekstil,maka model kebijakannya pun mesti dibuat lebih spesifik alias tidakdigeneralisir atau diterapkan kepada seluruh industri lainnya.
"Yang terancam kan industri tekstil, jadi model kebijakannyasebaiknya dikhususkan untuk industri tersebut. Setiap sektor industrikebijakannya atau pendekatannya harusnya beda-beda. Tidak bisa disamain begitusaja karena habitat atau iklim bisnisnya berbeda antara industri satu denganlainnya," Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR-RI), Darmadi Durianto di Jakarta, Senin (1/7/2024).
Hal ini disampaikan Darmadi Durianto merespon pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang akanmengenakan bea masuk, bahkan dengan nilai hingga 200 persen pada barang-barangasal China, dalam menyikapi persoalan perang dagang antara Negeri Tirai Bambuitu dengan Amerika Serikat (AS).
Perang dagang China dan AS, dijelaskan olehZulkifli Hasan, menyebabkan terjadinya "Over Capacity" dan "OverSupply" di China yang membanjiri Indonesia, termasuk pakaian, baja,tekstil, dan lain sebagainya, karena pasar negara-negara barat menolak mereka.
Darmadi menjelaskan, langkah paling relevan yang harus dilakukanKemendag yaitu mengidentifikasi persoalan disetiap sektor industry dengandibarengi kajian yang mendalam.
"Kemendag harus mempelajari pasar setiap industri melalui kajianyang komprehensif. Ini penting dilakukan agar resep yang akan diterapkanefektif," tukasnya.
Darmadi juga memprediksi, potensi membanjirnya barang-barang ilegalsulit dibendung jika kebijakan tersebut diterapkan tanpa dibarengi denganpenegakkan hukum yang memadai.
"Setiap kebijakan yang dikenakan pajak sampai 200 persen, makapasti akan banyak masuk barang illegal, industri dalam negeri kita ujungnyaakan Collapse jika barang ilegalmembanjiri industri dalam negeri, kemungkinan adanya efek semacam ini mestinyadipikirkan oleh Kemendag. Pertanyaannya apakah pemerintah siap denganpenegakkan hukumnya jika kebijakan tersebut diterapkan?" cetusnya.
Darmadi kembali mengingatkan, ada sejumlah sektor industri selaintekstil yang jika kebijakan tersebut diterapkan justru berpotensi bakalmengancam keberlangsungan bisnis mereka.
"Contohnya seperti kosmetik, elektronik dan alas kaki jelasterancam. Perlu strategi atau pendekatan kebijakan yang berbeda untuk industritersebut. Jadi tidak boleh semua industri diperlakukan sama untuk kebijakanimportnya. Jangan sampai kebijakan itu justru mengancam industri lainnya,"tegas Darmadi.
Masih kata Darmadi, kebijakan bea masuk sebesar itu tidak menjadijaminan bahwa barang-barang impor asal China bisa ditekan.
"Sekali lagi tanpa penegakan hukum yang efektif, maka Indonesiaakan kebanjiran barang impor illegal," tandas Politikus PDI Perjuanganitu.
Darmadi Durianto menyarankan bahwa pembatasan impor dengan cara beamasuk tambahan ini lebih tepat diterapkan kepada industri yang padat karyaseperti tekstil.
Namun untuk sektor lain, sebagai contoh misalnya produk elektronikpendingin seperti AC (Air Conditioner) adalah sebuah industri yang padat teknologidan membutuhkan inovasi agar dapat memberikan harga yang bersaing untukmasyarakat, dan apabila diterapkan bea masuk tambahan malah berpotensi memicuimpor ilegal dan pada akhirnya merusak iklim investasi dan pada akhirnyamasyarakat yang akan dirugikan. (**)