Kitakini.news – Ketua DewanPimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (DPW PSI Sumut), HMNezar Djoeli kembali menyentil Kepala BKAD Sumut Ismael Sinaga terkait proyekpembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan skema tahun jamak Rp2,7Triliun.
Menurut Nezar, Ismael Sinaga terkesancari muka hingga suka mengumbar taruhan ke publik, terkait perkataan pejabattersebut ke publik bahwa proyek Rp2,7triliun tidak perlu dicantumkan ke dalamAPBD dan merupakan langkah akal-akalan dan pencitraan kepada Gubernur Sumut EdyRahmayadi.
"Jangan sampai meninabobokanGubernur dengan pemahaman penganggaran yang lemah. Apakah pejabatnya takutkehilangan kursi? Makanya kita menduga BKAD ini ada keterlibatan dalamkonspirasi ini," cetus Nezar.
Karena itu, ia meminta agar KPKturun tangan serta memanggil orang-orang yang terlibat. Sebab langkah iniseperti bola panas yang mengarah ke Gubernur dan DPRD.
"Mana buktinya itu dibahasdalam pembahasan KUA-PPAS. Dan buktinya sebagai kegiatan tahun jamak, tak adajuga tercatat (diterangkan) sama buku APBD," tegasnya.
Nezar berharap BKAD atau TAPD dapatmenjelaskan kejanggalan ini kepada auditor bahkan KPK jika ada investigasi.Mengingat pembelaan yang begitu 'luar biasa' di media oleh pejabat terkait,membuat proyek ini masih penuh tanda tanya.
"Kita tidak pernah menolaksemua proyek yang berjalan ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Selama ituuntuk kebaikan rakyat, tentu kita harus mendukung. Tetapi kan jalannya harusbenar dan jangan terkesan akal-akalan," jelas Nezar.
Penyataan akal-akalan tersebut,lanjut Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini, bukan keluar begitu saja.Melainkan bukti yang ada dan sudah pernah ia ingatkan sebelumnya, sebelumproyek ini mulai.
"Dia (Ismael Sinaga,red)pernah berucap taruhan kerbau jika proyek Rp2,7 Triliun tak mencapai 33 persendi tahun 2022. Nyatanya kerbau itu sampai sekarang masih kami tunggu. Kemarindia nantang lagi taruhan kerbau kepada wartawan, seolah mengelola pemerintahanini bisa pakai asumsi dan taruhan, padahal yang digunakan itu kan uangrakyat," pungkas Nezar.
Sebelumnya, mengaku menirukebijakan pemerintah pusat, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)Provinsi Sumut, Dr. Drs M. Ismael Parenus Sinaga, M.Si menyebut bahwapelaksanaan proyek Multiyears tidak perlu dicantumkan dalam APBD. Namun, cukupdituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) saja sudahbisa jadi dasar menggunakan uang rakyat.
Menurut Ismael, keabsahan penganggaranproyek tahun jamak juga telah dituangkan PP No. 12 Tahun 2019 tentangpengelolaan keuangan daerah. Sayangnya, ia tidak menjabarkan pasal yangmengakomodir program dengan biaya Rp2,7 triliun tanpa perlu dicantumkan dalamAPBD.
“Gak perlu disebut, misalkan Multiyears dalamrencana itu. Coba buka APBN. Gak ada yang seperti itu kok. Itukan masalahmekanisme pelaksanakan. Berarti kegiatan lain, seperti PL pengadaan kursi kanenggak ada. Sah saja,” ungkap Ismael kepada salah satu media online Rabu (11/1/2022) di ruangnya Lt. 7 Gedung BankSumut, Jalan Imam Bonjol Medan.
Malah mantan Camat Bandar ini bersikerasbahwa tidak perlunya multi years dimasukkan ke dalam APBD dikarena proyektersebut hanyalah cara pelaksanaan kegiatan, yang dapat diumpamakan samaseperti kegiatan penunjukan langsung. Hanya saja, di proyek tahun jamak lebihefektif sebab masih dalam anggaran yang sama.
“Jadi, multi years kontrak adalah carauntuk melaksanakan kegiatan itu bisa 1, bisa dalam 2, 3 tahun. Dengan ketentuantidak melebihi masa jabatan untuk penganggaran. Bukan pembayaran. Paham, bedapembayaran, beda penganggaran,” terang Ismael.
Penerima gelar Datok Nara Satri UtamaDiraja Kejeruan Metar Bilad Deli ini juga menamengkan masyarakat sebagai alasandijalankannya proyek. Bahkan ia menantang wartawan untuk berteriak di jalananrusak untuk membuktikan pernyataannya tersebut.
“Saya tantang anda untuk teriak di depanjalan itu sendiri, anda misalkan berangkat ke Simalungun. Ngomong di situ.Jalan ini bukan kepentingan perorangan bukan kepentingan masyarakat. Kalauberani taruhan satu kerbau pun berani,” tekannya
Redaksi