Kitakini.news -Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Muhaimin Iskandar melemparkritik keras terhadap usulan mantan Menteri Pendidikan di era sebelumnyaMuhadjir Effendy yang mengusulkan agar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memberlakukan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa baru.
Muhaimin menilai, usulantersebut dapat mempengaruhi minta generasi muda menempuhperguruan tinggi menjadi berkurang. Sebaliknya, pemerintah harus memastikanbiaya perkuliahan semakin murah, terjangkau, dan berkualitas.
"Saya kira tidak perlu pemerintah menaikkan UKT, termasuk ke calon-calonmahasiswa, mahasiswa-mahasiswa baru. Ini kan jadi beban ke mereka, mereka jadiberpikir ulang mau kuliah kalau biayanya mahal," ujar Muhaimin di Jakartamelansir dari laman resmi dpr.go.id, Rabu(3/7/2024).
MenurutMuhaimin, tidak semua masyarakat mampu dan para orang tua juga masih banyakyang berpenghasilan rendah. "Kalau biaya pendidikan tinggi ikutan tinggi,bagaimana mereka mau kuliah," imbuhnya.
Masihkata Muhaimin, tugas pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045 adalahmencerdaskan bangsa dengan memberikan akses belajar yang mudah dan murah bagiseluruh masyarakat.
"Amanat UUD 1945 adalah tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupanbangsa, bukan malah berbisnis dengan mahasiswa melalui tarif UKT yang sangatmahal," tegasnya.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja Pembiayaan PendidikanKomisi X DPR-RI yang menghadirkan beberapa menteri pendidikan dari beberapaera, termasuk Muhadjir Effendy, Mantan Menteri Pendidikan yang saat inimenjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan(Menko PMK).
Dalam kesempatan itu, Muhadjir menyampaikan saran mengenai reformulasi anggaranpendidikan di perguruan tinggi. Ia menilai PTN (perguruan tinggi negeri) cukupmemberlakukan kenaikan UKT kepada mahasiswa baru.
"Dan naikkan biaya itu jangan serta-merta. Jadi naikkanlah kepada Maba(Mahasiswa baru) saja, dan itu jangan naik sampai nanti mahasiswa tersebutselesai. Sehingga orang tua punya kepastian," tutur Muhadjir dalam rapatPanja Pendidikan Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024) kemarin. (**)