Kitakini.news - Komisi 4 DPRD Medan berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait dugaan penyerobotan fasilitas umum (fasum) di Jalan Brigjend Zein Hamid, Gang Andika, Titi Kuning, Medan Johor.
"Kita akan liat jadwal di badan musyawarah (banmus), kita akan buat sidak aja langsung," tutur Ketua Komisi 4 DPRD Medan Haris Kelana Damanik, usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Komisi 4 DPRD Medan, Senin (8/7/2024) sore.
Keputusan sidak ini diambil setelah melihat bukti visual yang disodorkan warga kepadanya.
"Karena secara laporan masyarakat dengan yang kita dengar dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah/Dinas Perkim) itu berbeda jauh sekali. Ternyata (bangunan) ini memang memakan bahu jalan," terangnya.
Sebelumnya, kepada Haris, Dinas Perkim sempat menyatakan bahwa pembangunan ruko tersebut tidak melanggar peraturan.
Tadi saya tanyakan, ini makan bahu jalan nggak? Dibangun di atas bahu jalan ngga? Dia (Dinas Perkim) bilang 'Nggak, itu dibangun di atas tanah sendiri," ucap Haris yang heran karena tak ada warga sebagai pengadu tak ada yang hadir.
"Kalau masyarakatnya tidak mendapat laporan masalah kehadiran, saya mana tahu. Saya sudah gelar sampai satu jam lebih, tapi tak ada seorang warga pun yang hadir," ungkapnya, usai menerima warga Gang Andika yang datang terlambat.
Setelah melihat dan mendengar keterangan warga yang akhirnya datang terlambat, Haris Kelana memutuskan untuk melakukan sidak ke lokasi Gang Andika, Jalan Brigzen Hamid, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor.
"Ya, setelah saya melihat dan mendengar keterangan warga, kita menduga bangunan (ruko) itu telah memakan bahu jalan. Untuk itu nanti akan kita langsung melakukan sidak ke lokasi," tegasnya.
Sementara, warga yang datang terlambat mengikuti RDP tersebut, mengaku sebelumnya tidak ada dihubungi oleh pihak kelurahan atau kepala lingkungan setempat.
"Tak ada, kepling tak ada kabarin kita kalau ada RDP sore ini. Padahal, dia (Bambang) sendiri hadir saat RDP berlangsung," ungkap Herly kepada awak media yang menyayangkan sikap kepling yang seolah tidak memihak kepada warganya.