Kitakini.news - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara(DPRD Sumut), Sutarto mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) yangberhasil meraih sepuluh kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LaporanHasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPKRI.
Hal tersebut disampaikan Sutarto kepada awak media,usai acara LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TahunAnggaran 2023.
"Pencapaian tersebut merupakan hasil kerjakeras semua pihak, sinergitas yang baik antara Pemprovsu dan DPRD Sumut sesuaidengan kewenangannya," katanya di JakartaConvention Center, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Sutarto mengatakan, LKPP merupakanpertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan KeuanganBendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga(LKKL).
"Termasuk LKPD Pemprovsu yang meraih opiniWTP di tahun 2023 beberapa waktulalu," imbuhnya.
Menurut Sutarto, dengan terus meningkatnyaakuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan anggaran danpendapatan belanja daerah (APBD) semakin berpengaruh bagi kemakmuran rakyatSumatera Utara.
Sementara itu, Pj Gubsu Agus Fatoni dalam lamanresmi Pemprovsu menjelaskan pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi hasilpemeriksaan yang diserahkan oleh BPK RI. Sebagaimana diketahui, PemerintahProvinsi (Pemprov) Sumut telah mempertahankan predikat opini WTP atas laporankeuangannya selama 10 tahun terakhir.
"Meskipun mendapat WTP, kami akan terusmenindaklanjuti segala rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK RI, apa yangsudah baik kita lanjutkan, yang belum baik akan kita perbaiki," ungkap Fatoni.
Menindaklanjuti hasil pemeriksaan merupakankewajiban instansi yang bersangkutan, menurut Fatoni, pelaksanaan tindaklanjuthasil pemeriksaan akan meningkatkan peforma pengelolaan keuanganinstansi.
"Pada dasarnya, kita bersama-sama dengan seluruhelemen termasuk BPK RI untuk terus meningkatkan peforma pengelolaan keuangandalam rangka menyejahterakan masyarakat," ucap Fatoni. (**)