Kitakini.news - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mendirikan12 titik Early Warning System (EWS)atau Sistem Peringatan Dini, di Lereng Gunung Marapi, Kabupaten Agam danKabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) SumateraBarat, Rudy Rinaldy, mengatakan, pemasangan 12 Early Warning System (EWS) dinilai sangat urgen. Sebab, diatasGunung Marapi masih menumpuk materil, yang seketika akan mengancam keselamatanwarga di lereng Gunung Marapi.
"EWS ini sebagai salah satu bentuk mitigasi bencana di kawasan gunung Marapi.Pasalnya, hingga saat ini kawasan Lereng Gunung Marapi masih sangat rawanbencana alam, seperti banjir bandang atau banjir lahar dingin, terutama di saatdiguyur hujan. Terlebih banyaknya tumpukan material abu di puncak Marapi yangterus erups atau berhembus," bebernya kepada wartawan di Tanah Datar, Selasa(16/7/2024).
Menurut Rudy, BNPB telah melakukan rapat koordinasitermasuk dengan BPBD Sumbar, dan direncanakan bakal dipasang sekitar 12 EWS dikawasan Gunung Marapi.
Selain itu, lanjut Rudy, pihaknya bersama BNPB jugatelah melakukan survei lapangan ke kawasan Marapi untuk menentukan titik-titikpemasangan EWS tersebut.
"Semuanya didanai Pemerintah Pusat melalui BNPB. Kemudian, dalam waktu dekatpihaknya kembali melakukan rapat koordinasi dengan BNPB, untuk menentukan titikpemasangan EWS dan menjadwalkan pemasangannya," terangnya.
Selain BNPB, masih kata Rudy, pihaknya jugaberkoordinasi dengan BMKG karena mereka juga akan memasang hal yang sama dilereng Gunung Marapi. "EWS yang kita pasangan akan dikolaborasi dengan EWSBMKG," tegasnya.
Sementara itu, peristiwa bencana banjir bandang dan banjir lahar dingin gunungMarapi, terjadi 11-12 Mei 2024 lalu, menjadi luka yang mendalam bagi SumateraBarat, terutama bagi masyarakat Tanah Datar, Agam, dan Padang Panjang.
Setidaknya, 63 orang korban meninggal dunia, 10 orang dinyatakan hilang, danribuan rumah rusak, infrastruktur jalan, hingga ratusan hektar pertanian rusak. Pemerintah Provinsi Sumbar menyebut anggaran yang dibutuhkanuntuk pemulihan mencapai Rp1,6 triliun. (**)