Kitakini.news– Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat negara diharapkan tidak ada lagi yangdilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diharapkan tidak ada lagikedepannya.
Sebab,kata Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (MenkoMarves), Luhut BinsarPandjaitan, sebagai negara yang memiliki martabat, Indonesia harus memilikiekosistem yang baik, satu diantaranya dengan melakukan digitalisasi untukmengurangi terjadinya praktik korupsi.
“Sebenarnyakita tidak mau melihat ada OTT lagi, kenapa? Negara bermartabat. Tentunya harusmemiliki ekosistem yang baik,” ujar Luhut di Jawa Barat melansir dariInilah.com, Rabu (18/1/2023).
Luhutmenjelaskan, bahwa Indonesia harus terus meningkatkan efisiensi melaluidigitalisasi. Sebab, anggaran belanja pemerintah jumlahnya mencapai Rp1.200triliun. Selain itu anggaran belanja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yangjumlahnya mencapai Rp400 triliun.
“Itusemua kita digitalisasi. Ekosistem ini yang harus kita perbaiki dengandigitalisasi tadi,” tegasnya.
Masihkata Luhut bahwa dengan digitalisasi pemerintah bisa menghemat anggaran hingga27 persen. Dengan begitu jumlah permintaan negara nantinya bisa naik.
“Dengandigitalisasi kita bisa menghemat sampai dengan 27 persen,” pungkasnya.
Redaksi