Kitakini.news -DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui Komisi III, mengutukkerastindakanpenganiayaan kepada warga di Yahukimo, Papua Pegunungan yang diduga dilakukanoleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Akibat aksi keji mereka,korban tewas dan mobilnya dibakar.
"Apa yang dilakukan KKB di Papua itu biadab dan keji. Mereka adalahteroris yang terus melakukan aksi teror dan meresahkan masyarakat!" tegas WakilKetua Komisi III DPR-RI Pangeran Khairul Saleh di Jakarta melansir dari laman dpr.go.id, Minggu (4/8/2024).
P
Halini dikatakan Pangeran, merespon kasus di Yahukimo yang berawal saat korbanyang membawa 15 penumpang orang lainnya hendak pergi ke lokasi pengambilankayu. Korban bernama Abdul Muzakir merupakan sopir sebuah CV.
Saat melintas di jalan Kampung Massi, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo,Rabu (31/7/2024), tiba-tiba mobil korban diadang oleh 6 anggota KKB yang membawasenjata api dan senjata tajam.
Karena panik, korban kemudian memutar balik mobilnya namun mobil tersebutmengalami mati mesin dengan posisi melintang di bahu jalan. Selanjutnya,korban, saksi dan penumpang melarikan diri. Namun, kemudian korban ditemukantewas bersimbah darah dengan banyak luka sayatan, dan truknya pun dibakar.
Menanggapi hal itu, Pangeran mendesak Kepolisian Republik Indonesia(Polri) untuk segera menangkap serta menindak pelaku secara hukum.
"Apa yang dilakukan KKB ini sangat tidak berperikemanusiaan. Polriharus semakin berani menindak para KKB ini karena apa yang mereka lakukan sudahmelebihi batas-batas kemanusian," cetusnya.
Tak hanya itu, lanjut Pangeran, Polri juga harus memastikan keadaan 15penumpang yang melarikan diri bersama korban. Ia juga meminta kekerasan yangdilakukan KKB untuk ditindak tegas.
"Pastikan warga-warga lain yang melarikan diri dari KKB di Yahukimo itudalam kondisi selamat. Setiap tindakan kriminal harus ditindak dengan tegas,tanpa pandang bulu. Kami mendesak aparat keamanan untuk segera menangkap danmengadili para pelaku kekerasan ini," tandasnya.
Pangeran mengapresiasi Polri yang bersama TNI terus berupaya menumpas KKB.Selain itu, perlu diketahui bersama bahwa pentingnya pendekatan penegakan hukumdengan sistem peradilan pidana saat menghadapi kekerasan KKB di Papua.
"Karena apa yang dilakukan sudah melanggar HAM dengan menghilang nyawaorang yang tidak bersalah. Jadi tak hanya menyebar teror, mereka juga terusmenerus melakukan pelanggaran pidana," tukasnya.
Pangeranjuga mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat Papua merasaaman dan terlindungi dari ancaman KKB. Sebab hal ini termasuk denganmeningkatkan kehadiran aparat keamanan di daerah-daerah rawan dan memberikanbantuan kepada korban kekerasan.
"Pemerintah harus memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakatsipil di Papua. Warga harus merasa aman dan terlindungi di rumah merekasendiri. Bantuan kepada korban kekerasan juga harus segera diberikan,"ungkap Pangeran.
"Kita harus menghormati hak hidup secara aman dan nyaman masyarakat diPapua. Kasihan warga yang tidak bersalah terus menjadi korban kekerasan,"sambungnya.
Pangeran juga menekankan pentingnya soliditas Polri-TNI dalammenyelesaikan aksi kekerasan KKB, dan agar sinergi aparat semakin ditingkatkan.Meski pendekatan humanis dan pembangunan perlu, ia menilai penegakan hukum jugaharus jadi prioritas.
"Jika pendekatan penegakan hukum ini ditingkatkan, saya yakin isu tentangseparatisme dan tuntutan kemerdekaan di Papua akan lebih bisa dikelola," tandasnya.
Seperti diketahui kasus kekerasan KKBbukan yang pertama. SebelumnyaKKB melakukan aksi baku tembak di hadapan masyarakat sehingga warga Papua resahdan ketakutan pada tahun 2023.
Baru-baru ini, KKB juga membakar sekolah di Pegunungan Bintang di manasekolah merupakan sarana dan prasarana pendidikan untuk anak-anak Papua agarmenjadi penerus bangsa. KKB juga sering mengincar aparat dan tak sedikitpersonel TNI-Polri menjadi korban.
Komisi III DPR yang membidangi urusan penegakan hukum dan HAM itu memintaPemerintah juga mengedepankan pendekatan sosial dan budaya. Apalagi, KKB banyakmerekrut warga termasuk anak-anak muda seperti di Yahukimo ini karena parapelaku diketahui banyak yang berusia muda.
"Tapi pendekatan pembangunan, sosial budaya, dan humanisme perlu dibarengidengan ketegasan penegakan hukum," pungkasnya.
Pangeran menegaskan, perdamaian dam keadilan harus menjadi tujuan bersamadi Bumi Cenderawasih. Untuk itu, upaya dan kerja keras agar hak-hak masyarakatPapua terlindungi perlu menjadi prioritas.
"Kita tidak bisa membiarkan kekerasan KKB terus hidup berkembang danmerugikan masyarakat sipil serta negara," terangnya.
(dpr"Dengan langkah-langkah tegas, penegakan hukum yang adil, dan sinergiantara Polri dan TNI, kita berharap keamanan dan perdamaian di Papua dapatsegera terwujud," jelasnya. (**)