Kitakini.news -PemerintahProvinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) berkomitmen untuk mendukung penuhPemerintah Pusat dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia, khususnyaprovinsi ini.
"Sumutsiap menjadi pelopor dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Kami akan mengoptimalkanseluruh sumber daya yang ada dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untukmemastikan program ini sukses," cetus Penjabat Gubernur Sumut (Pj Gubsu) AgusFatoni saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Percepatan PenghapusanKemiskinan Ekstrem tahun 2024 di Ruang Heritage, Kantor Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin(5/8/2024).
Fatonimengungkapkan, saat ini kemiskinan di Sumut mengalami penurunan dari 8,15persen pada Maret 2023 menjadi 7,99 persen pada Maret 2024. Pencapaian inimenunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan angka nasional yangtercatat sebesar 9,03 persen pada tahun 2024.
"Jumlahpenduduk miskin Provinsi Sumut bulan Maret 2024 tercatat sebesar 1.228.000 jiwaatau mengalami penurunan sebesar 12.000 jiwa dari tahun sebelumnya yangtercatat sebesar 1.240.000 jiwa. Sementara Sumut mencatat tingkat kemiskinanekstrem sebesar 0,78 persen pada Marettahun 2023 atau lebih baik dibandingkan capaian Maret tahun 2022 sebesar 1,41persen," bebernya.
Masihkata Fatoni, angka kemiskinan ekstrem Sumut, juga lebih baik daripada capaiannasional yang tercatat sebesar 1,12 persen. Jumlah penduduk miskin ekstremProvinsi Sumut tahun 2023 adalah sebesar 118.420 jiwa atau lebih rendah daritahun 2022 yang tercatat sebesar 212.810 jiwa. Sementara itu, jumlah penyandangdisabilitas sebanyak 19.615 orang sedangkan jumlah penduduk lanjut usia(lansia) di Sumut sebanyak 951.467 orang.
MenurutFatoni, saat ini Pemprovsu memiliki berbagai inovasi melalui program unggulanguna menghapus kemiskinan ekstrem, diantaranya pemasangan sambungan listrikbagi rumah tangga tidak mampu, Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Produktif(MAPRO), Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, Penanganan RumahTidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin, Bus Kesehatan Bergerak, ProgramKelapa Muda (Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya) dan bantuan Sarana Produksi(Saprodi) pertanian," paparnya.
Pemprovumengharapkan Pemerintah Pusat dapat memperkuat sinergi kebijakan yang lebihbaik antara pusat dan daerah sehingga kebijakan program dan kegiatanpenanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan lebih harmonis, komprehensifdan terhindar dari tumpang tindih. Selain itu, diharapkan juga dukungan dariPemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitasumum lainnya.
"Kitajuga sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap akselerasiverifikasi validasi Data Pensasaran Percepatan Penanggulangan KemiskinanEkstrem (P3KE) di Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara," tukasnya.
Rapatkoordinasi ini juga dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dari Kemenko PMK,kepala dinas terkait, dan perwakilan dari berbagai lembaga non-pemerintah yangfokus pada isu kemiskinan. Rapat tersebut mendiskusikan mengenai berbagaitantangan dan solusi inovatif untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dalamrapat ini, berbagai program dan kebijakan strategis dibahas, termasukpeningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagimasyarakat miskin. Para peserta rapat juga sepakat untuk memperkuat data dansistem informasi kemiskinan agar penanganan dapat lebih tepat sasaran.
Rapatkoordinasi regional ini merupakan bagian dari rangkaian upaya pemerintah untukmemastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat hidup dengan layak dansejahtera. Diharapkan, dengan adanya koordinasi dan komitmen yang kuat darisemua pihak, target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dapattercapai. (**)