Kitakini.news -Ketimpangankesejahteraan guru antara daerag-daerah besar dan terpencil sudah bukan rahasialagi terjadi di Republik Indonesia. Ini merupakan potret miris pendidikan TanahAir di daerah-daerah. Kondisi seperti ini sering sekali kita temui di daerahterpencil.
"Banyakguru-guru di daerah merasakan kesejahteraan yang sangat minim. Satu diantaranyaguru-guru honorer yang bahkan seringkali gajinya baru dibayar berbulan-bulankemudian," ujar Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),Andreas Hugo Pareira di Jakarta, Senin (5/8/2024).
Halini disampaikan Andreas Hugo merespon sebuah video viral di media sosial yangmenampilkan pengakuan beberapa guru di SMKn vi Ende, Kabupaten Ende, Flores,Nusa Tenggara Timur (NTT) yang hanya mendapat gaji Rp250 ribu per bulan.
Andreasmengungkapkan bahwa gaji yang didapat para guru di daerah tersebut tidaksebanding dengan perjuangan mereka untuk mengajar. Mereka (Para Guru,red) harusmelewati Medan yang berat untuk sampai ke Sekolah demi memberikan pendidikandan mengajar anak-anak.
"Hanya dengan modal semangat mengabdilahyang membuat guru-guru ini bertahan mendidik siswa-siswi yang juga dengan kesederhanaanbertekad mengubah nasib melalui dunia pendidikan," tuturnya.
"Kita sering temukan guru-guru daerahterpencil harus berjalan kaki berjam-jam untuk mengajar, mereka keluar masukhutan dan lembah, lewat jalur terjal, menyeberang sungai dengan fasilitasseadanya, dan lain sebagainya," bebernya.
Oleh karena itu, lanjut Andreas, DPRterus mendorong pemerintah untuk hadir membantu meningkatkan sumber daya gurudan fasilitas di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Termiskin) agar tidak adaketimpangan kualitas pendidikan.
Menurutnya, ketimpangan sumber daya gurumenjadi salah satu penyebab adanya ketimpangan kualitas pendidikan di kota dandaerah.
Salah satu persoalan pendidikan diIndonesia adalah ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah dan kualitaspendidikan yang ada di kota dan yang ada di desa. Karena miskinnya fasilitasinfrastruktur, kualitas guru dan jaminan kesejahteraan untuk guru,"terangnya.
Andreas juga mengingatkan pentingnyanegara untuk menangani permasalahan kesejahteraan guru honorer, khususnya diwilayah 3TP dan luar Pulau Jawa. Apresiasi dan penghargaan yang besar harusnyadilakukan Pemerintah terhadap guru yang rela mengabdi dengan ketulusan untukpendidikan anak Indonesia agar tidak tertinggal.
"Kehadiran negara sangat pentingdalam dunia pendidikan khususnya untuk mengubah nasib guru, peserta didikdengan memperoleh kesejahteraan yang memadai untuk kehidupan dan masadepannya," jelasnya.
"Mereka telah mengabdi dengan tulus danmemberikan sumbangsih besar untuk kemajuan bangsa dan negara dengan mendidikanak bangsa. Kita harus perhatikan," imbuhnya.
Andreas menekankan bahwa untuk mencapaipendidikan yang berkualitas, diperlukan juga tenaga pendidik yang berkualitas.Sehingga generasi penerus bangsa dapat menerima pendidikan yang layak daritenaga pendidik yang profesional dan berkualitas.
Lebih lanjut Andreas menilai pemerintahbelum mengambil langkah pasti terhadap nasib guru honorer di Indonesia yangjumlahnya sangat besar. Padahal, banyak guru honorer yang tetap loyal mengajardengan kondisi terbatas dan memprihatinkan hingga puluhan tahun lamanya.
"Janji-janji Pemerintah yang akanmengangkat guru honorer menjadi PPPK juga belum terealisasi sepenuhnya danmasih dalam pembahasan yang berlanjut. Harusnya prioritaskan guru yangbetul-betul mengabdi untuk diangkat sebagai ASN," tukasnya.
"Bangsa ini tidak akan mencapaipendidikan yang berkualitas kalau miskin guru yang berkualitas. Dan kalau guruberpenghasilan seadanya, mereka juga tidak maksimal dalam mengajar. Ini semua adalahsebab akibat," tandasnya.
Seperti diketahui, video yang diunggaholeh Karyn, pemilik akun TikTok @Karryn11berhasil menarik perhatian para netizen. Dalam video itu, Karyn bersamabeberapa orang temannya mengaku tetap bertahan dan semangat mengajar meskihanya digaji Rp250.000 per bulan.
Video viral itu mendapat respons dari PjBupati Ende, Agustinus G Ngasu yang menyatakan akan mengadukan aksi sejumlahguru SMKN 6 Ende ke Pemprov NTT. Ia mempersoalkan etika para guru tersebut, danmempersoalkan status kepegawaian mereka karena diduga ada yang merupakan PPPK.
Dirinya menilai, Pemda seharusnyamenjadikan aspirasi para guru sebagai bagian dari evaluasi. "Seharusnya tidakperlu resistensi. Jadikan hal itu sebagai masukan dan bagaimana Pemerintahmelakukan perbaikan. Karena memang kondisi guru-guru di daerah cukupmemprihatinkan, terutama para guru honorer," ketusnya. (**)