Kitakini.news -Puluhan massa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Perubahan (AMPUN) Sumatera Utara berunjukrasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah (DPRD) Sumut. Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (15/8/2024).
Dalam aksinya, massa menyoroti dan mengkritisi kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sugeng Riyanta.
Pengunjukrasa mendapat pengawalan aparat Kepolisian tersebut dalam pernyataan sikapnya menyatakan, Pj Bupati Tapteng yang ditunjuk langsung oleh Mendagri, diduga telah melakukan pelanggaran dengan tindakan cawe-cawe terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng)
Tidak hanya sampai disitu saja, dugaan jual beli proyek yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng dengan fee 15 persen yang mengakibat pembangunan yang dilakukan di Tapteng tidak sesuai dengan ketentuannya.
Untuk itu, massa AMPUN Sumatera Utara dugaan jual beli proyek dengan fee 15 persen yang disebut-sebut melibatkan pejabat tinggi di Pemkab Tapanuli Tengah yang kini dipimpin Sugeng Riyanta.
"Meminta DPRD Sumut untuk membentuk Pansus untuk mengusut tuntas dugaan jual beli proyek dengan fee 15 persen di Pemkab Tapteng. Pj Bupati Tapteng juga diduga tidak netral dalam Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024," imbuh Febri Pebiansyah disela-sela orasinya di hadapan aparat kepolisian dan perwakilan dari anggota dewan.
Dalam aksinya, massa AMPUN juga meminta Sugeng Riyanta menjadi Pamong di Tapanuli Tengah, bukan menjadi Jaksa.
Untuk itu massa meminta DPRD Sumut untuk merekomendasikan penggantian Sugeng Riyanta dari jabatannya sebagai Pj Bupati Tapanuli Tengah,"katanya.
Usai berorasi dan membacakan pernyataan sikap, pengunjukrasa diterima perwakilan anggota dewan atau staf Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Sumut, Sofyan.
Massa selanjutnya menyampaikan akan melanjutkan aksinya ke Kantor Gubsu dan Kejati Sumut. (**)