Kitakini.news -Isupelarangan menggunakan jilbab (hijab) bagi Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih(Paskibra) membuat sejumlah tokoh publik mengecam hal itu. Sebab pakaianpenutup aurat bagi perempuan beragama Islam itu merupakan kewajiban.
Ataskontroversi itu, Ketua PW Al-Washliyah Sumatera Utara (Sumut), Dedi IskandarBatubara (DIB) memberikan kecaman. Sebab larangan itu bertentangan denganaturan Agama Islam. Sekaligus juga tidak sesuai Pancasila, dimana nilai yangterkandung di dalamnya, adalah kebebasan menjalankan aturan keagamaan yangmendapat jaminan dari Negara.
"Tentusaja larangan berhijab ini sangat tidak sesuai dengan falsafah pendirian bangsakita. Apalagi Pancasila, yang mengacu pada Piagam Jakarta, yang poin pertamaitu menegaskan tentang Keislaman di Indonesia, sebagai pemeluk agama terbesardi Negeri ini," katanya kepada wartawan, Kamis (15/8/2024).
MenurutDedi, sumber polemik seperti ini harus dihindari oleh aparatur pemerintah yang membuatkebijakan atau aturan. Mengingat berapa banyak sudah produk undang-undang yangmenyebabkan munculnya kekisruhan pada bangsa.
"Yangsaya tahu, itu Paskibraka di IKN sudah bisa mengenakan hijab bagi yangmuslimah. Tetapi ini perlu menjadi contoh di masa mendatang, agar tidak adalagi upaya yang kita duga menyepelekan aturan keagamaan, khususnya Agama Islam.Jangan sampai BPIP yang mengurusi soal Pancasila, justru anggapan masyarkat,produknya bertentangan dengan nilai Pancasila itu sendiri," jelas Dedi yangjuga Anggota DPD RI dari Sumatera Utara ini.
Sekalipunsudah ada klarifikasi atau evaluasi atas ketentuan pakaian Paskibra yang tidakmenerakan penggunaan hijab bagi perempuan muslim, namun publik sudah terlanjurkecewa dam marah. Terutama para tokoh Agama, Ormas Islam di Indonesia, yangmengkritik aturan itu.
"Iniseperti aturan coba-coba. Kalau bisa lanjut, kalau tidak tinggal dievaluasi. Padahaltidak semudah itu, sebagaimana Undang-undang yang perlu ada kajian mendalam,termasuk pandangan dari akademisi dan lain sebagainya sebelum dimunculkan. Apalagiini menyangkut keyakinan umat beragama yang dilindungi di Negeri ini," tegasDIB.
Karenaitu, DIB memastikan bahwa jajaran Madrasah, Pesantren maupun sekolah Islam,terutama Al-Jam'iyatul Washliyah, tidak ada toleransi terhadap nilai tersebut.Bahwa penggunaan hijab adalah wajib hukumnya dalam Islam.
"Sayaimbau semua pihak, agar perempuan Muslim (muslimat) menggunakan hijab dalamsetiap kesempatan, kecuali di dalam rumah atau di hadapan mahromnya. Itu nilaiyang tidak bisa dimain-mainkan. Jadi khusus Paskibra ini, saya tak bicara harusdaerah atau provinsi mana. Intinya, selama dia perempuan muslim, wajib berhijab,"jelas Dedi Iskandar Batubara yang juga Ketua PPUU DPD RI.
Takhanya mengecam pelarangan itu, Dedi Iskandar Batubara juga meminta agar KepalaBPIP, Yudian Wahyudi dicopot dari jabatannya. Sebab dinilai sebagai sumberkekisruhan pada bangsa ini. Apalagi persoalan ini adalah urusan teknis yangselayaknya ada pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
"Tidakpas BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) mempunyai tugas membantu Presidendalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi,sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruhdan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan danpelatihan, penyelenggarakanpendidikan. Karena itu saya menyarankan agar Bapak PresidenRI segera mencopot Kepala BPIP," pungkasnya.