Kitakini.news– Kemelut permasalahan penertiban Bumi Perkemahan (Bumper) Sibolangit,Kabupaten Deli Serdang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yangmemicu aksi protes warga yang mendiami sebagian kawasan tersebut terusberlanjut.
Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Baskami Ginting menegaskan Pemprovsusama sekali tidak boleh menyampingkan hak-hak ekonomi, sosial dan budayamasyarakat setempat.
Oleh karenaitu, lanjut Baskami, DPRD Sumut meminta Pemprovsu agar segera menyelesaikansengketa Bumper Sibolangit secara musyawarah.
"Negaraharus hadir disana. Bagaimanapun, masyarakat setempat juga memiliki hak,ekonomi, sosial dan budaya yang tak boleh diabaikan," tandas Baskamikepada wartawan melalui keterangan tertulis yang diterima Kitakini.news, Kamis(19/1/2023).
Hal inidikatakan Baskami Ginting merespon ucapan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yangtetap komit akan menertibkan bangunan liar diatas lahan Bumper Sibolangit,Kabupaten Deli Serdang.
“Sibolangititu (Bumi Perkemahan,red) peruntukannya untuk Pramuka, untuk pendidikankepemudaan, anak-anak Pramuka. Sekarang sudah tak bisa lagi untuk Pramukan,karena sudah dibangun penginapan. Maka dari itu akan kita fungsikan kembali,”tegas Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi kepada wartawan usai RapatKoordinasi (Rakor) Pendidikan Bersama Dunia Usaha dan Industri (DUDI) se-SumutTahun 2023 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Jalan Diponegoro Nomor 30Medan, Rabu (18/1/2023).
Edymengungkapkan, Pemprovsu akan mengembalikan fungsi Bumi Perkemahan Sibolangittersebut untuk mengulang kembali pelaksanaan seperti tahun 1977 yangdilaksanakan di daerah tersebut.
Menurut Baskami,penggusuran yang akan dilakukan sepihak oleh Pemprovsu nantinya akan membuatmasalah baru. Sebab, para warga disana mengandalkan mata pencarian dengankawasan Bumper Sibolangit tersebut.
"Sudahpuluhan tahun mereka disana. Saya kira harus benar-benar kita urai masalahnya.Kita temukan benang merah, lakukan musyawarah untuk mufakat," cetusPolitisi Senior PDI Perjuangan ini.
Selain itu,Baskami juga meminta warga setempat untuk koperatif, bilamana Pemprovsu membukaruang dialog terkait persoalan tersebut.
Para warga,lanjut Baskami, diminta tidak melakukan unjuk rasa anarkis, seperti memblokadejalan yang tentunya juga merugikan orang lain.
"Jalanitu sangat strategis untuk distribusi logistik, juga akses pariwisata ke Karodan sekitarnya. Maka, jangan ada blokade jalan disana. Demonstrasi boleh, tapijangan anarkis," imbuhnya.
Baskami jugamenekankan, saat ini Pemprovsu sedang giat-giatnya membenahi infrastrukturprovinsi berupa jalan dan jembatan, termasuk wilayah Deli Serdang dan Karo.
"Kitainginkan, Sumut ini lebih baik kedepan, sejahtera seluruh warganya dan baikinfrastrukturnya," tambahnya.
Seperti diketahui,beberapa waktu lalu warga Desa Bandarbaru, Kecamatan Sibolangit melakukan aksiprotes terkait rencana penertiban Bumper Sibolangit.
Hal ini disebabkan, warga merasa memiliki hak untuk tinggaldengan alas hak yang diberikan pemerintahan Sukarno, pada tahun 1954.
Redaksi