Kitakini.news -Kelompok Geng Motor yangkerap meresahkan masyarakat harusnya perlu diberdayakan bakat mereka menjadi,misalnya pembalap.
"Komplotan Geng Motorini kan bukan musuh bangsa, melainkan generasi bangsa ini. Jadi tidak harusdipandang dari sisi penindakan. Tapi bakat-bakat mereka yang mungkin terpendam,"imbuh Fajri Akbar kepada wartawa di ruang kerjanya gedung dewan Jalan ImamBonjol Medan, Rabu (2/10/2024).
Hal ini dikatakanAnggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat merespon gencarnya aksi kriminalitasyang diduga dilakukan Geng Motor yang sebagian besar berusia remaja di KotaMedan. Karena itu, aparat kepolisian melakukan penindakan tegas bahkan ada yangterpaksa dilumpuhkan karena melawan petugas.
"Penindakan inimenurut saya sudah ada sejak dulu, kemudian aparat merasa bangga telahmelakukan tugas mengatasi kejahatan jalanan. Saya kira mindset kita semua perludirubah, karena para gemot itu adalah anak bangsa, bukan musuh bangsa. Sehingga,peran dan fungsi pembinaan juga harus kita perhatikan, agar bakat-bakat merekamisalnya menjadi petinju, atau pembalap dapat disalurkan melalui kegiatanresmi," tandasnya.
Hal ini, lanjut Fajri,sudah dilakukan Polda Metro Jaya semasa di bawah Kapolda Irjen Fadil Imran yangtidak menganggap geng motor sebagai biang kejahatan, tetapi juga sumber potensiyang perlu disalurkan.
"Pak Kapolda waktuitu, mendata jumlah geng motor yang sebagian besar diketahui punya bakatmenjadi pembalap. Setelah didata, mereka ternyata memiliki kemampuan, danmemenangkan pertandingan," kata Fajri, yang cukup lama berdomisili diJakarta, sebelum menjadi anggota DPRD Sumut periode 2024-2029.
Disinggung tentangjumlah geng motor yang ada di Sumut, Fajri berpendapat, aparat kepolisianagaknya sudah memiliki data jumlahnya.
"Namun entahkenapa saya tidak tahu, kenapa para gemot itu tidak diberdayakan potensinya,kok malah terus-terusan ditindak," katanya.
Hingga kini, fokuspenanganan terhadap gemot lebih terarah pada pola tindakan, yang kadang seringmenyebabkan jatuhnya korban. Tapi di lain pihak melupakan apa yang seharusnyamenjadi tugas lain pemerintah," katanya.
Terhadap polapembinaan, sebut Fajri, pihaknya berpendapat hal itu menjadi tugas dantanggungjawab Dinas Pemuda dan Olahraga, untuk menyalurkan bakat-bakat pemudapotensial di berbagai bidang olahraga.
"Ini yang kitalihat justru sang kepala dinasnya malah memilih jadi kepala daerah, dan tidakmemahami masih ada tanggungjawab terhadap generasi muda. Kepala daerah itu kanjabatan politik, itu dapat dibenarkan, tetapi secara etika, itu kan jabataneksekutif," pungkas Fajri. (**)