Kitakini.news – Mantan KapolresNias AKBP Bazawato Zebua SH MH mendaftar sebagai bakal calon legislatif(Bacaleg) pertama untuk daerah pemilihan Sumatera Utara (Dapil Sumut) VIIImeliputi Kapulauan Nias, yang akan “Bertarung” di kancah Pemilihan Umum(Pemilu) 2024 untuk kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut).
Bazawato mendaftarkan diri keKantor DPD Partai Hanura Sumut Jalan Sei Besitang Medan, Kamis (19/1/2023)diterima langsung Ketua Partai Hanura Sumut El Adrian Shah SE didampingiBendahara Syaiful Amri Sambas S.Sos.
Pada kesempatan itu, El AdrianShah mengatakan bahwa mantan Kapolres Nias AKBP Bazawato Zebua merupakanBacaleg pertama yang mendaftar ke Partai Hanura Sumut dari Dapil SumutVIIImeliputi Kepulauan Nias.
“Saya sangat mengapresiasi PakZebua yang telah mendaftarkan diri untuk maju sebagai Caleg di Pemilu 2024mendatang. Beliau (Bazawato Zebua,red) adalah sosok yang memiliki kapasitasyang mumpuni dan pengalaman serta diterima masyarakat. Sehingga layak untukmaju sebagai Bacaleg DPRD Sumut dari Dapil Sumut VIII. Semoga saat Pemilu 2024mendatang, beliau berhasil duduk dikursi legislatif,” ucapnya.
Sementara itu kepada wartawan,Bazawato mengatakan bahwa dirinya memilih menjadi Bacaleg dan maju di Pemilu2024 mendatang didasari dengan keinginan membangun Kepulauan Nias yangmerupakan tanah kelahirannya.
“Saya memberanikan diri mendaftarsebagai Bacaleg dari Partai Hanura untuk Pemilu 2024 mendatang, karena sayaingin membangun daerah dengan visi misi yang fokus pada sektor pariwisata,perikanan-kelautan dan ketahanan pangan (Ketapang),” ujarnya.
Bazawato menjelaskan bahwa selamaini perhatian pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota belummaksimal untuk memajukan Kepulauan Nias. Padahal daerah ini memiliki potensisumber daya alam (SDA) yang sangat luar biasa.
Maka dari itu, lanjut Bazawato,dirinya mendorong pemerintah memberikan perhatian maksimal kepada 5kabupaten/kota di Kepualauan Nias, Sumatera Utara. Sebab, hingga saat inidaerah beserta masyarakatnya masih jauh dari sentuhan pembangunan danpeningkatan perekonomian.
“Lima kabupaten/kota di Pulau Niasitu banyak memiliki sumber daya alam (SDA) yang berpotensi meningkatkanperekonomian masyarakat dan kemajuan daerah. Seperti sektor pariwisata,perikanan dan kelautan serta ketahanan pangan (Ketapang),” ujarnya.
Menurut Bazawato, intervensiPemerintah Pusat pada 4 sektor tersebut sangat dibutuhkan, agar percepatanpembangunan infrastruktur pendukung sekaligus kelengkapan sarana-prasarana sektorpariwisata, kelautan dan perikanan serta Ketapang bisa terealisasi.
Bazawato mengungkapkan, saatberkunjung ke Pulau Nias, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pernahmengatakan bahwa pariwisata, perikanan dan kelautan di daerah tersebut memilikipotensi untuk dijadikan skala prioritas untuk dikembangkan.
Akan tetapi, sambung MantanKapolres Nias ini, statemen Jokowi tersebut belum diterjemahkan oleh pemerintahbaik Pusat, provinsi maupun kabupaten/kota kedalam program skala prioritas .sehingga 5 kabupaten/kota di Pulau Nias sampai saat ini masih seperti yangdulu.
“Belum terlihat ada wajahperubahan disektor pariwisata, perikanan dan kelautan serta Ketapang di PulauNias. Di sektor perikanan dan kelautan misalnya, para nelayan tradisionaldisana (Pulau Nias,red) sehabis pulang melaut, masih mengikat perahu atausampannya dibatang pohon kelapa yang ada di bibir pantai. Kemudian, hasil yangditangkap juga hanya cukup untuk makan saja. Ini sangat miris kita melihatnya,”papar Bazawato yang juga pernah menjabat sebagai Kabag Pengendalian program dananggaran Biro Rena Polda Sumut.
Oleh karena itu, tambah Bazawato,untuk mensejahterakan para nelayan tradisional di Pulau Nias, pemerintah harusmembangun infrastruktur dikawasan bibir pantai sebagai tempat bersandar perahuatau sampan nelayan.
Selain itu, lanjutnya, pemerintahjuga memberikan sarana seperti perahu yang sesuai dengan letak geografis lautPulau Nias dan alat tangkap ikan yang modern. Sehingga para nelayan bersemangatuntuk ke laut dan mendapatkan hasil yang maksimal.
Kemudian, tambah Bazawato,pemerintah juga harus membuat pilot projek seperti penyuluhan dan pelatihanbagi para nelayan, petani dan masyarakat yang berada dikawasan daerahpariwisata. Hal ini dinilai sangat perlu, sebab bisa menambah pengetahuan dankeahlian mereka dibidang masing-masing.
Sehingga ketika nantinyapemerintah benar-benar merealisasikan program skala prioritas di KepulauanNias, maka masyarakat disana sudah siap menyambut dan menjalankan programkemajuan untuk daerah beserta warga di Pulau Nias.
“Pilot projek seperti memberikanpenyuluhan, pelatihan dan studi banding nelayan, petani dan masyarakat yangtinggal di daerah tujuan wisata itu sangat penting dan harus dilakukan. Sebab,dengan adanya pelatihan dan studi banding, mereka bisa memahami dan melihatlangsung bagaimana menjadi petani, nelayan yang sukses. Begitu juga denganmasyarakat yang ada di daerah wisata. Mereka bisa memahami bagaimana dalammenyambut dan memberikan pelayanan kepada wisatawan lokal maupun mancangeara,”bebernya.
Dengan diberikannya pelatihan danstudi banding ini, sambung Bazawato, para nelayan, petani dan masyarakat didaerah wisata sudah siap dalam menjalankan profesi masing-masing.
“Karena mereka tahu ilmunya. Sudahmelihat langsung bagaimana cara ataupun trik bekerjanya. Dengan demikian,kesejahteraan akan datang kepada nelayan, petani dan masyarakat yang ada didaerah wisata,” ucapnya.
Selain itu, masih kata Bazawato,dengan adanya pilot projek ini, para nelayan, petani tentunya lebihterperhatikan dan kesejahteraannya pun juga terjamin,” imbuh mantan KabagPembinaan Ops Dit Narkoba Polda Sumut ini.
Sementara itu untuk sektorketahanan pangan, masih kata Bazawato, Pulau Nias sampai saat ini juga belummandiri. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan pokok seperti sayuran, cabai danlainnya kecuali kelapa dan pisang masih didatangkan dari beberapa daerah diSumut, seperti Sibolga, Humbang Hasundutan maupun Kabupaten Aceh Singkil.
“Kondisi ini juga sangat miriskita melihatnya, kebutuhan pokok dari hasil pertanian harus didatangkan daridaerah lain. Padahal, lahan pertanian di Kepulauan Nias tidak kalah dengandaerah lain,” cetusnya.
Menurut Bazawato, kondisidisebabkan hasil pertanian yang dijual oleh para petani di Pulau Nias sangatmurah dan juga disebabkan kelangkaan pupuk subsidi yang sampai sekarang sulitdidapat. Sehingga membuat hasil pertanian tidak maksimal.
“Itulah yang membuat harga jualpertanian di Nias anjlok. Sudah 2 tahun lebih pupuk subsidi sulit didapat.Padahal pemerintah melalui PUSRI telah memetakan pendistribusian dan mekanismepenyaluran pupuk subsidi untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia, termasuk diKepulauan Nias. Bagaiman para petani bisa mendapatkan hasil yang terbaik.Inilah yang membuat para petani kita disana menjadi tidak semangat untukberkreatifitas dalam pertanian,” tandasnya.
“Kalau tidak ada intervensiPemerintah Pusat untuk membenahi kondisi pariwisata, perikanan dan kelautanserta ketahanan pangan di Pulau Nias, maka yakinlah daerah tersebut sulit untukmaju. Maka dari itu, kita minta Pemerintah Pusat untuk memasukkan 4 sektortersebut menjadi program skala prioritas,” pungkasnya.
Redaksi