Kitakini.news -Para menteri yang tergabung dalamKabinet Merah Putih diminta segera bersinergi dengan berkongsi kantor, terkait denganbelum tersedianya kantor tempat mereka bekerja dikarenakan pemecahan beberapakementerian.
"Kita minta bersinergi dengankementerian terkait kantor sementara yang akan digunakan sebelum nantinyamemiliki kantor sendiri," ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSumatera Utara (DPRD Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti kepada wartawan di ruangkerjanya gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (25/10/2024).
Hal ini diutarakan Rudi Alfahri meresponpenambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 48, akibat pemecahan sejumlahkementerian, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri periode2024-2029.
Perluasan struktur kabinetnya bentukanPresiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto ini telah menyebabkanbertambahnya menjadi 112 orang, yang terdiri atas menteri dan wakil menteri dansetingkat menteri.
Disatu sisi, penambahan para bawahanPrabowo-GIbran selain sejalan dengan masalah yang akan dihadapi, namun disisilain telah mengakibatkan mandegnya kerja mereka akibat ketiadaan kantor.
"Ini bisa kita mengerti, namun sayakira tidak menjadi masalah serius, karena tujuan pembentukan Kabinet MerahPutih, jauh lebih besar jangkauannya, yakni 8 misi dan 17 program prioritasyang sudah dicanangkan oleh Prabowo-Gibran, sehingga apa yang dicita-citakanbisa terwujud," cetusnya.
Menurut Rudi, jika kementerian yangdipecah masih memiliki Tupoksi yang relevan, dapat bersinergis menghuni satutempat, misalnya Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan PembangunanKewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
Meski ini AHY belum punya kantor, lanjutPolitisi Partai Amanat Nasional (PAN)ini, kementeriannya merupakan salah satu yang baru dibentuk, namun untuksementara dapat berkongsi tempat di kantor induk yang sebelumnya, yakni KantorMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dengan sinergitas ini, imbuh Rudi,kementerian yang terpecah dari induknya atau pembentukan kementerian baru,dapat menempati kantor yang relevan dengan bidang tugas kementeriannya.
"Saya kira itu gambaransederhananya, sinergitas dan konsolidasi dengan menteri terkait, karenapemerintahan Prabowo-Gibran tentunya akan memperhatikan sarana dan prasaranauntuk kementrian baru," sebutnya.
Selain itu, Rudi juga meminta paramenteri yang kini terus digembleng oleh Presiden Prabowo di AKMIL Magelang,setelah ditunjuk dan dilantik, untuk tidak membuat pernyataan yang tidakmewakili kementeriannya.
"Kini kapasitas seorang menteriharus bermuara ke pemerintah, tidak lagi memberi opini di luar kapasitasnyasebagai pejabat publik, karena dikhawatirkan menimbulkan gesekan bahkan jadibola liar," pungkasnya. (**)