Kitakini.news -AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), H Ahmad HadianS.PdI, MAP menyambut baik rancangan Menteri Desadan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto tentang pemanfaatan Dana Desauntuk ketahanan pangan sebesar 20 persen dari total pagu.
Sebab, selama ini ketahanan pangan telah menjadi persoalanmendasar yang belum terselesaikan dengan baik. Padahal, Indonesia merupakannegara agraris yang luas dan memiliki potensi agraris yang sangat besar.
"Sebagai Wakil Rakyat yang selama 5 tahun fokus pada bidangpertanian, saya sangat menyambut baik rancangan Mendes Yandri Susanto itu. Kitaharus jujur bahwa selama ini pengelolaan lahan pertaninan untuk ketahananpangan masih belum dikola maksimal dan pemerintah daerah khususnya di Sumutjuga mengalami kendala dengan pengalokasian anggaran untuk pertanian," ujar AhmadHadian kepada wartawan melalui sambungan seluler dari Medan, Rabu (30/10/2024).
Hal ini disampaikan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)ini, merespon langkah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, YandriSusanto yang akan merancang pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangansebesar 20 persen dari total pagu. Hal ini sebagaimana tertuang pada PeraturanMenteri Desa Tahun 2023 No 13 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa2024.
"Programpembangunan desa harus kita fokuskan pada penciptaan ketahanan pangan nasional.Indonesia harus bisa swasembada pangan dengan memanfaatkan sumber daya alamyang ada, juga sumber daya manusia yang terus kita tingkatkankualitasnya," ujar Yandri saat rapat dengan Menteri Koordinator BidangPangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Menanggapi hal itu, Ahmad Hadian menegaskan bahwa rencanaalokasi 20 persen Dana Desa oleh Yandri Susanto itu merupakan langkahresponsive dari pidato pertama Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan beliaudidepan DPR/MPR dan tamu negara.
Dalam pidatonya, lanjut Ahmad Hadian, Prabowo terlihatsigap, tegas dan benar-benar memahami permasalahan yang mendasar di Tanah Airdan penyelesaiannya harus menjadi prioritas.
"Saya berasumsi bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo, salahsatunya adalah ketidakberdaulatan pangan, yang secara prinsip komunikasi,statemen Pak Prabowo adalah kebijakan yang tidak main-main dan penyelesaiannyaharus menjadi prioritas. Dan semoga Pak Prabowo punya satu fokus perhatian yangserius terhadap kedaulatan pangan dan memang benar-benar menindaklanjuti arahannyasendiri yang sifatnya masih gamblang itu, yakni tentang swasembada pangandengan program yang realistis," cetus Ahmad Hadian yang juga sebagai seorangpengamat kebijakan publik.
Ahmad Hadian juga menilai bahwa Dana Desa sebesar Rp1 Miliaryang digelontorkan kepada Pemerintahan Desa sejak tahun 2015 lalu, memang harusdigunakan untuk mendukung kedaulatan pangan. Sebab, swasembada pangan yangdicanangkan Presiden Prabowo Subianto harus bisa terealisasi.
Maka dari itu, sambung Ahmad Hadian, diharapkan kepada seluruh menteri yangtergabung dalam Kabinet Merah Putih, harus benar-benar dapat menerjemahkan apayang diinginkan Presiden Prabowo.
"Setiap menteri yang berkaitan dengan persoalan ketahanan pangan, seperti MenteriPertanian, Menteri Desa, Infrastruktur, Pangan dan lainnya itu harus bekerjasungguh-sungguh dan harus saling menjalin hubungan kerjasama lintas sektoralyang dinamis. Kalau berjalan sendiri-sendiri, cita-cita Indonesia sebagainegara swasembada pangan, tidak akan tercapai," tandasnya.
"Contohnya di salah satu kabupaten yang ada di daerah pemilihan (Dapil) yangsaya selalu kunjungi. Kepala Dinas Pertaniannya hanya menganggarkan Rp2,5 Miliaruntuk kegiatan per tahun. Sementara daerah tersebut merupakan salah satuLumbung Pangan di Sumatera Utara. Inikan miris," beber Ahmad Hadian yang jugaseorang praktisi pendidikan.
Kedepan bila rancangan Yandri Susanto itu benar-benar bisa direalisasikan, sambungAhmad Hadian, yakni mengalokasikan 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan,maka pemerintah daerah benar-benar bisa terbantu untuk meningkatkan programketahanan pangan seperti yang diharapakn masyarakat Indonesia.
"Katakanlah dalam 1 kabupaten itu ada 150 Desa, kemudian dikali Rp1 Miliar,berarti sudah Rp150 Miliar. Nah bila 150 Desa ini dialokasikan untuk ketahananpangan, berarti sudah Rp30 Miliar untuk ketahanan pangan. Ini kan cukup untukmeningkatkan produksi pertanian di satu kabupaten yang disertai dengan teknis sepertipengadaan irigasi tersier, membangun jalan usaha tani yang bertujuan untukmemudahkan para petani turun ke lapangan. Kemudian pembuatan pupuk sehingga parapetani tidak lagi bergantung pada pupuk bersubsidi saja dan bahkan secaraperlahan bisa meninggalkan pupuk kimia. Ini bisa dilakukan dengan dana itu," paparAhmad Hadian yang saat ini duduk di Komisi C DPRD Sumut.
Namun demikian, masih kata Ahmad Hadian, pengalokasiannya juga harus adaarahan dari Pemerintah Pusat serta pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannyaagar tepat sasaran dan tidak terjadi praktik-praktik korupsi.
Lebih lanjut Ahmad Hadian menjelaskan, Indonesia pernah menjadi negaraswasembada pangan seperti pada zaman Orde Baru yakni Presiden Suharto. Pada kepemimpinanya,Suharto mengeluarkan Inpres untuk masalah ketahanan pangan, kemudian adaprogram Kelompancapir, Intensifikasi Khusus dan lainnya.
Program yang dibuat dan dijalankan Suharto ini telah menjadikan Indonesiapada waktu itu menjadi negara yang swasembada pangan. Begitu juga di eraPresiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Nah program-program Presiden pendahulu kita ini tentunya harus bisa ditiru,dibuka lagi lembarannya, seperti apa Success Story-nya. Saya yakin Pak Prabowo seorangnegarawan yang tidak egositis yang harus membuang program para pendahulunya danmenciptakan program baru. Tidak harus seperti itu, kalau yang baik dimasa parapendahulunya, kenapa tidak dilanjutkan mungkin dengan istilah berbeda atau adapenyesuaian, Monggo. Artinya harus belajar dari kesuksesan pendahulu,"terangnya.
Untuk itu, Ahmad Hadian meminta Pemerintah Pusat harus benar-benar seriusdan turun ke lapangan demi meningkatkan ketahanan pangan nasional sehinggamenjadi negara yang berswasembada pangan.
"Jangan hanya slogan saja. Karena terkait pengalokasian dana desa sebesar 20persen untuk ketahanan pangan, harus ada Juklak, Juknis yang jelas dariPemerintah Pusat, ada instruksi yang dikawal sehingga bisa berjalan efektif. Selainitu, kepala daerah juga tak bisa main-main dengan hal ini. Sebab, penggunaanDana Desa selama ini sangat rentan dengan dugaan permainan di daerah. Sehingga danaRp1 Miliar tidak optimal digunakan, khususnya kepada hal-hal yang sifatnyaprioritas," papar Hadian.
Ahmad Hadian juga meminta Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota hinggadesa, agar dalam pengelolaan uang negara harus dengan kebijakan yang sifatnyaprioritas agar uang rakyat tersebut tidak terbuang sia-sia dan program kerjayang dihasilkan juga tidak dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat.
"Misalnya ingin menjalankan program industri, haruslah tepat sasaran. Namun harusdiingat negara kita ini dasarnya adalah agraris yang memiliki lahan sangat luasuntuk pertanian. Kan bisa difokuskan menjadi industri berbasis agraris danpertanian. Sehingga nyambung dan tepat sasaran. Buat apa memikirkan dan membuatindustri yang lain diluar kebutuhan mendasar, sementara pertanian diabaikan. Inikanberat," tukasnya.
Selain itu juga harus diingatkan, terang Ahmad Hadian, persentase terbesar pendudukIndonesia adalah bekerja sebagai petani. Sehingga tidak ada salahnya pemerintahmemiliki program prioritas dan kebijakan yang linier serta komprehensif yangberkaitan dengan potensi dasar negara Indonesia yakni pertanian.
Impor Beras
Berkaitan dengan adanya opsi Pemerintah Pusat yang akan melakukan imporberas 1 juta Ton pada awal Tahun 2025 mendatang, Ahmad Hadian berharap hal itutidak terjadi.
"Harapan saya, kalau kita sungguh-sungguh melakukan perbaikan dari sekarang,pada akhir tahun nanti kalaupun ada kekurangan stok beras, tidak terlalu besar.Dan impornya tidak sebesar itu. Kalau faktanyaterjadi krisis pangan didalam negeri, ya tidak ada pilihan kecuali kita impor,"imbuhnya.
Ahmad Hadian juga menyarankan agar impor beras ini harus jadi alternatif terakhirdan jangan dijadikan sebagai pekerjaan rutin.
"Sedikit-sedikit impor, buat apa. Itu namanya pemerintah tak becus. Sementarapotensi dalam negeri masih sangat luar biasa. Ingat saja kita ada sejarah,pernah swasembada pangan, artinya bukan mustahil melakukan itu dan bukan imporsolusinya melainkan bagaimana memberdayakan potensi pertanian yang ada di dalamnegeri," pungkasnya.
Seperti diketahui, Produksi beras dalamnegeri pada akhir 2024 dan awal 2025 diperkirakan menurun. Untuk menjagaketahanan pangan sampai awal tahun 2025, pemerintah membuka opsi impor beras 1juta Ton.
Menteri Koordinator Bidang Pangan ZulkifliHasan menyebut memang ada opsi impor 1 juta Ton Beras untukcadangan pangan pemerintah. Namun, langkah itu diakui akan tidak mudah dilakukan.(**)