Kitakini.news – Ketua DewanPimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (DPW PSI Sumut),HM Nezar Djoeli ST mengapresiasi usulan maupun rencana pemerintah membentuk pengadilankhusus tanah. Sebab, banyak sekali persoalan sengketa tanah di negeri ini yangbelum terselesaikan dengan baik.
“PSI Sumut sangat mengapresiasipemerintah yang akan membentuk pengadilan khusus tanah. Usulan Pak Mahfud MDitu sangat brilian dan patut diacungi jempol, karena mengingat fokus darisengketan tanah harus lebih terdeskripsikan persoalannya. Kalau digabung denganperkara pidana maupun perdata lainnya di pengadilan umum, akan menyebabkandiskonsentrasi bagi hakim dan jaksa dalam mempelajari dan memilah persoalankerakyatan di masyarakat,” papar Nezar kepada wartawan di ruang kerjanya KantorDPW PSI Sumut Jalan Sei Blutu Medan, Rabu (25/1/2023).
Hal ini dikatakan Nezar Djoeli meresponketerangan Menko Polhukam Mahfud MD terkait kemungkinan Indonesia akanmembentuk pengadilan khusus tanah, mengingat banyaknya persoalan tentangsengketa tanah di negeri ini.
Nezar mengukapkan, rencanapembentukan pengadilan khusus tanah ini juga dinilai sebagai bentuk dukungankepada Kementeria Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)yang telah mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo agar menyelesaikan sengketatanah serta memberantas mafia tanah di Indonesia.
“Mafia tanah saat ini di Indonesiapatut diduga sudah menggurita dan menjadi kegiatan yang terstruktur, sistematisdan masif. Sehingga sangat perlu dibentuk pengadilan agraria,” cetus AnggotaDPRD Sumut periode 2014-2019 ini.
Selain itu, lanjut Nezar, saat inijuga banyak sekali persoalan tanah yang terjadi di masyarakat, sepertisertifikat yang tumpang tindih, HGB yang diperjualbelikan, HGU diatas HGB danlainnya, yang semua itu membutuhkan spesialis konsentrasi pengadilan khusus tanah.
“Terkadang tanah ini leluhurnyamasih banyak yang memiliki, tetapi ketika datang oligarki kekuasaan denganmekanisme berlindung dibalik peraturan, yang kemudian mengambil celah untukmenguasai tanah dimasing-masing daerah. Dan diduga itu banyak terjadi,”tandasnya.
Lebih lanjut Nezar menerangkanbahwa Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Anthony saat melakukan kunjungan ke KotaMedan juga telah menitipkan pesan kepada PSI Sumut agar terus memantaupersoalan tanah di daerah ini. Dan jika memungkinkan, mengawal ataupunmenampung aspirasi masyarakat terkait persoalan tanah.
“Kita siap menjalankan pesan WamenATR/BPN tersebut, karena Bro Raja Juli Anthony juga merupakan kader dan bahkanpendiri PSI. Namun penyelesaiannya tidak bisa dengan seketika. Setiap pengaduanyang datang, langkah yang kita ambil melalui jalur Lembaga Bantuan Hukum (LBH)yang ada di partai ini dan setiap persoalan yang ditangani, selalu kitatembuskan kepada Kementerian ATR/BPN di Jakarta, meskipun penyelesaiannya tetapdipengadilan,” tandasnya.
Nezar juga menilai, denganterbentuknya pengadilan khusus tanah di Indonesia ini, maka speed penyelesaiansengketa di pengadilan tidak memakan waktu lama.
“Tidak seperti saat ini, kasussengketa tanah dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dan kitaketahui, di pengadilan tersebut bukanya hanya menyelesaikan persoalan tanahsaja, melainkan banyak persoalan. Mungkin atas dasar itu Pak Mahfudmenginginkan apa yang ditegaskan Pak Jokowi tentang reformasi agraria, yaknimenjadikan pengadilan khusus tanah menjadi pusat penyelesaian persoalansengketa tanah,” pungkasnya.
Redaksi