Kitakini.news – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mendorong penguatan sinergitas Aparat Pengawas InternPemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Ini bertujuan untukmengefektifkan dan efisienkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Kuatnya sinergitas APIP dan APH, kata Edy, akanmenekan secara signifikan kebocoran-kebocoran dana, termasukmeningkatkan penggunaan APBD yang tepat sasaran. Sehingga, pemulihanperekonomian Sumut bisaberjalan dengan baik.
“APIP dan APH harus punya sinergitas kuat, mencegahdan memberantas korupsi, jadi APBD kita selain efektif dan efisien juga tepatsasaran dan bisa dirasakan masyarakat secara maksimal,”ujuarnya usai pembukaanRakor Inspektur Daerah se-Indonesia secara virtual di Rumah Dinas Gubernur,Jalan Jenderal SudirmanNomor 41, Medan, Rabu (25/1//2023).
Edy juga mengingatkan, APIPdan APH untuk bekerja sesuai dengan sistem, tugas pokok dan fungsimasing-masing. Serta memintakepada APH untuk menekankan ini ke seluruh jajarannya hingga ke perangkatterkecil.
“Semua punya job desk masing-masing, ada sistemnya,ada peraturan, tetapi kadang-kadang ada yang nakal, jadi ini perlu ditekankanterus sampai ke perangkat paling bawah, baikKejaksaan dan juga Kepolisian,” terangnya.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Jaksa Agung RIBurhanuddin yang meminta seluruh jajarannya untuk tidak melakukan hal di luartugas masing-masing. Sehingga tidak terjadi gesekan antara APIP dan APH dalammenjalankan tugas.
“MoU ini untuk menyinergikan,bukan mengurangi fungsi, saya selalu menegaskan kepada jajaran saya janganmengerjakan sesuatu di luar tugas Anda, itu juga berlaku untuk semua sehinggatidak terjadi gesekan,” tegas Burhanuddin usai pembukaan rakor danpenandatanganan Mou APIP dan APH.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, APBDmenjadi instrumen penting untuk peredaran uang di suatu daerah. Besarnyaperedaran uang di suatu daerahmenurutnya akan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Kalau peredaran uangnya bagus, dayabeli masyarakat juga bagus, sektor swasta membaik, dan peredaran uang itusebagian besar di daerah kita bersumber dari APBD, kalau penggunaan APBD-nyabermasalah, bagaimanabisa sektor swasta tumbuh?” kata Tito Karnavian, usaimembuka Rakor dan MoU antara APIP dan APH di Jakarta.
Hadir secara langsung pada pembukaan Rakor KabareskrimPolri Agus Andrianto, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir Balaw, sertainspektur seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Hadir secara virtualGubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia secara virtual serta OPDterkait.
Redaksi