Kitakini.news – Gubernur Sumatera Utara(Gubsu), Edy Rahmayadi diminta segera mengevaluasi total seluruh Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) dikarenakan dinilai tidak sehat.
“BUMD milik Pemprovsu harusdievaluasi total. Gubsu harus lakukan itu, karena mereka tidak sehat. Pertama gantidireksinya. Kemudian kalau tidak bisa merger atau kerjsama (KSO), harusnya bisa sehat,” kata Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Irham Buana Nasution kepada wartawanmelalui keterangan tertulis, Sabtu (28/1/2023).
Irham juga menjelaskan, langkah Gubsuuntuk melakukan evaluasi kinerja BUMD merupakan langkah positif dan harusdidukung penuh.
"Tapi tidak kemudian hanyaBank Sumut saja. Kalau dia (Gubsu Edy Rahmayadi,red) berani mengambil tindakanmemberhentikan Dirut Bank Sumut, maka langkah yang sama harus dilakukannyaterhadap BUMD lain. Karena baik Bank Sumut, PT Dhirga Surya, PT Perkebunan dan PerumdaTirtanadi dan lainnya sumber anggaranmereka dari APBD, menguras APBD Sumut, tetap ada penyertaan modal," ketus Mantan Ketua KPU Sumut ini.
Irham juga mencontohkan, BUMD PerumdaTirtanadi. Begitu banyak penyertaan modal untuk Tirtanadi namun pelayanan belumbaik terhadap pelanggan.
"Maka kemarin kita mintakepada Gubsu untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja Tirtanadi,Perkebunan, Dhirga Surya, semua BUMD lakukan evaluasi total," tegasnya.
Jika dalam hasil evaluasi totaltersebut, lanjutnya, keberadaan BUMD itu tidak menguntungkan bagi sumberpendapatan daerah, maka ganti direksinya.
"Kemarin ada pengaduan soalrekrutmen pegawai Tirtanadi yang disinyalir tidak terbuka dan transparan.Memang benar mereka kerja dan disamakan dengan pihak ketiga terhadap seleksipenerimaan pegawai itu. Tapi kemudian banyak pengaduan karena setelahdiumumkan, muncul nama-nama baru, ini yang kita tidak mau. Sehingga apa yangkita harapkan dari perbaikan Tirtanadi tidak jalan sebagaimana mestinya.Lakukanlah evaluasi disitu," tandas Irham.
Lebih lanjut Irham menyebutkan,bahwa KSO PT Perkebunan Sumatera Utara dengan pihak ketiga juga tidak diketahuioleh DPRD Sumut.
"Kita nggak tahu apakah KSOnya itu dalam pengertian dijual atau lainnya, semestinya DPRD harus tahu.Apakah itu makin merugikan PT PSU, apakah ada keuntungan buat rakyat Sumut atautidak, karena kita tidak tahu," imbuh politisi Partai Golkar ini.
Oleh karena itu, tambahnya, BUMDterutama yang fokus pada pelayanan publik harus Dilakukan evaluasi total olehGubernur Sumut.
"Kalau memang tidak layakatau tidak mungkin, pertama ganti direksinya. Kemudian, kalau tidak bisamandiri merger atau KSO (kerja sama) tapi tentu dengan transparan dan keterbukaan,”pungkasnya.
Redaksi