Kitakini.news - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menggenapi 100 hari masa jabatannya pada 28 Januari 2025. Institute for Essential Services Reform (IESR) menuntut reaksi cepat pemerintah dalam mewujudkan target net zero emisi atau nol emisi.
IESR menilai, meskipun pemerintah menunjukkan semangat untuk mencapai kemandirian energi dan target nol emisi lebih cepat dari 2060, langkah-langkah konkret yang diambil masih belum memadai.
Untuk tidak kehilangan momentum, IESR meminta pemerintah perlu segera merumuskan rencana yang jelas untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Apalagi dalam pidatonya di APEC CEO Summit dan KTT G20 di Brasil, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menghentikan PLTU batubara dalam 15 tahun dan mencapai 100 persen energi terbarukan dalam 10 tahun.
Namun, hingga saat ini, belum ada arahan spesifik untuk mencapai target bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menekankan pentingnya keberanian pemerintah untuk melawan kepentingan yang mempertahankan energi fosil.
"Transisi energi adalah proses yang panjang, namun keputusan harus diambil sekarang untuk memastikan perencanaan yang terintegrasi dan implementasi yang terukur," ucapnya, Rabu (22/1/2025).
IESR merekomendasikan agar pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang mendukung transisi energi, termasuk menghentikan subsidi energi fosil dan mempercepat pembangunan kapasitas energi terbarukan.
Selain itu, pengembangan biodiesel juga harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.