Kitakini.news - Menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 28 Januari 2025, Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti perlunya langkah nyata dalam transisi energi Indonesia.
Meskipun pemerintah telah menyatakan komitmen untuk mencapai kemandirian energi dan nol emisi lebih cepat dari 2060, rencana dan tindakan yang konkret masih dirasa kurang.
Dalam pidatonya di forum internasional, Presiden Prabowo menargetkan penghentian PLTU batubara dalam 15 tahun dan transisi ke 100 persen energi terbarukan dalam 10 tahun.
Namun, IESR mencatat bahwa hingga kini belum ada arahan khusus untuk mencapai target bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menekankan bahwa keberanian pemerintah untuk melawan status quo dan kepentingan energi fosil sangat penting untuk mencapai ketahanan energi.
"Pengembangan biodiesel harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak lingkungan," katanya, Rabu (22/1/2025).
IESR merekomendasikan agar pemerintah segera mengimplementasikan kebijakan yang mendukung transisi energi, termasuk pengurangan subsidi energi fosil dan pengembangan kapasitas energi terbarukan.
Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan Indonesia dapat mencapai target-target ambisius dalam transisi energi dan berkontribusi pada pengurangan emisi global.